Demokrasi Abal-Abal menuju People Power, Demo Crazy dan Dying Democracy?

KANAL24 -2019-04-24, 09:00:00 WIB 3688 kali

Andy Fefta Wijaya

Drama pesta demokrasi Indonesia 2019 masih terus berlanjut dan bahkan memasuki fase tergenting dalam tahapan akhirnya. Kemanakah akhir pesta demokrasi ini kembali lahir ke situasi normal dimana nantinya kedua belah pihak bisa saling menerima siapa pemenangnya atau menuju ketitik nadir dimana terjadi ketidaksepakatan karena macetnya organ-organ demokrasi akibat ulah oknum-oknum demokrasi. Pada kondisi yang terakhir tersebut itulah yang dinamakan dying democracy atau demokrasi sekarat. Sekaratkah demokrasi Indonesia dan sedang mengantarkannya menuju proses kematiannya?

Pesta Demokrasi telah memakan korban tercatat sampai dengan 23 April 2019 sebanyak 133 orang meninggal dunia dalam menjalankan tugas Pemilu serentak 2019, Yaitu 91 petugas KPPS, 27 anggota Bawaslu dan 15 anggota kepolisian RI.  Petugas KPPS yang meninggal tersebut terbanyak di Jawa Barat, kemudian manyusul Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sedangkan jumlah petugas yang sakit dari 20 Provinsi dilaporkan sebanyak 374 orang (KPU RI, 2019). Data tersebut menunjukkan betapa beratnya beban yang ditanggung penyelengara dalam pemilu serentak ini yang baru saja diselenggarakan di Indonesia sehingga banyak sekali korban yang meninggal ataupun sakit. Data tersebut diatas tidak untuk mengkalim bahwa karena banyaknya jumlah penyelenggara yang meninggal maka demokrasi kita mati.  Namun yang dimaksud dengan demokrasi menuju kematian adalah proses berdemokrasi ini yang menyebabkan organ demokrasi tersebut tidak dapat melaksanakan fungsi-fungsi demokrasinya.

                Ada buku menarik yang berjudul ‘How a Democracy Dies’ yang ditulis oleh Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt (2017). Menurut mereka matinya demokrasi biasanya dulu melalui tangan orang-orang yang memegang senjata yaitu dengan kudeta militer misal di Mesir yang menurunkan Presiden Mohammed Morsi tahun 2013 atau Perdana Menteri Yingluck Shinawatra di Thailand tahun 2014.  Namun menurut Levitsky dan Ziblatt ada cara lain membuat demokrasi itu sekarat:

‘there’s another way to break a democracy: not at the hands of generals, but elected leaders who subvert the very process that brought them to power’.

Disana ada cara lain yang merusak demokrasi ini TIDAK ditangan para jenderal-jenderal (‘aktif’) namun ditangan pemimpin-pemimpin yang terpilih yang merusak proses demokrasi yang telah membawa mereka pada posisi saat ini sebagai Presiden atau Perdana Menteri. Di Venzuela, Hugo Chavez terpilih sebagai presiden melalui proses pemilihan yang bebas, namun setelah terpilih Chavez menggunakan kekuasannya untuk menekan pihak-pihak yang berseberangan yang tidak mau bekerjasama dengannya, mengendalikan proses-proses peradilan, mem ‘blacklist’ kritik2 terhadapnya, mem bully media yang independen dan menghapus waktu limit masa kepresidenan agar tetap berada diposisi Presiden. Berbagai cara lainnya dilakukan agar yang bersangkutan tetap berada diposisi Presiden. Pemimpin-pemimpin terpilih melalui proses pemilu yang bebas seperti ini kemudian beralih menjadi anti demokrasi sama terjadi Ekuador, Georgia, Peru, Philipine, Polandia, Russia, Sri Lanka, Turki, Ukraina dan lain-lain. Konstitusi dan institusi demokratis lainnya tetap beroperasi. Masyarakat tetap ikut berpartisipasi dalam proses pemilihan. Autokrat terpilih (pemimpin terpilih) tersebut tetap memelihara dan menjalankan lembaga-lembaga demokrasi termasuk Institusi yang bertugas sebagai Pengawas pemilu nya, kalau di Indonesia disebut Komisi Pengawas Pemilu. Namun mereka sudah mengganti fungsi dasar lembaga-lembaga demokrasi tersebut yang seharusnya menjalankan demokrasi yang bebas, jujur, adil dan akuntabel. Sebaliknya mereka dijadikan alat berpihak ke penguasa  untuk merebut kekuasaannya kembali diperiode selanjutnya.

Hal tersebut diatas bisa disebut Demokrasi Abal-Abal diartikan: kelihatannya seperti sedang berjalan proses demokrasi namun kenyataannya demokrasi tersebut telah di ‘setting’ untuk memenangkan petahana yang saat ini sedang berkuasa. Petahana tersebut sudah berubah menjadi ‘Elected Autocrat’ istilah yang digunakan oleh Levitsky dan Ziblatt, kurang lebih artinya pemimpin tersebut telah berubah menjadi Tirani Kekuasaan yang alergi dan anti kritik terhadap kekuasaannya. Padahal sebelumnya mereka adalah orang-orang yang popular dan terpilih dari proses pemilihan yang fair. Beberapa diantara mereka bahkan merupakan ‘suddenly new comers’ atau pendatang baru yang tiba-tiba meraih populeritas dalam waktu singkat dan dapat merebut posisi tertinggi dinegaranya. Tentunya mereka menjadi ‘media darling’ dan masyarakat terkesima dengan citra magis yang berhasil terbangun (‘magic image creation’) karena janji-janji politiknya sehingga membuat sebagian masyarakat tertarik memberikan dukungan kepadanya. Namun setelah proses periode kepemimpinannya memperlihatkan hasil yang mengecewakan karena ketidaksesuaian dengan janji yang diucapkan semula bagi sebagian masyarakatnya serta berpudarnya magic image yang bersangkutan, menyebabkan rezim tersebut melakukan langkah-langkah yang malah anti demokrasi untuk mempertahankan kekuasaannya.

                Pesta Demokrasi Indonesia 2019 menunjukkan tanda-tanda ke demokrasi yang sekarat walaupun tesis ini masih harus dibuktikan karena proses yang sedang berlangsung saat tulisan ini dibuat. Namun ada karakteristik yang menuju kesana. Pertama, KPU dan KPUD merupakan organ demokrasi yang di ‘setting’ independen dan netral. Namun lembaga tersebut banyak melakukan kesalahan hitung dan merugikan angka terutama bagi paslon No 2. Hal ini menyebabkan kecurigaan bagi pihak 02 karena kesalahan upload data terus terjadi kepihak 02. Oleh karena itu wajar kalau mempertanyakan ke Netralitasan KPU dan jajarannya sebagai pihak yang seharusnya professional menjalankan tugasnya. KPU dan jajarannya seharusnya bisa memberikan rasa ‘trust’ atau kepercayaan yang tinggi bagi ke dua kubu karena mereka merupakan benteng demokrasi. Oleh karena itu KPU di ‘setting’ independen keberadaanya, tentang bagaimana KPU Pusat mengendalikan mengendalikan jajarannya yang ada ditengah, dibawah dan disamping termasuk petugas pencatat dan pengupload data maka disitulah keprofesioanalitasan KPU dan KPUD sebagai lembaga netral dan independen sedang diuji. Belum lagi kotak suara yang gampang rusak karena terbuat kardus gampang rusak. Padahal anggran yang disediakan KPU mencapai sekitar 25 Triliun lebih untuk menyelanggarakan pesta demokrasi 2019 ini. Wajar jika masyarakat mempertanyakan kinerjanya, karena ini bukan kerja bakti namun kerja yang menghabiskan uang rakyat. Lalu permasalahannya lainnya seperti  kertas suara yang habis, penyimpanan kotak suara yang tidak pada tempatnya, formulir c1 terbuang ditempat sampah dan ada yang dirampok, terjadi juga pembakaran tempat penyimpanan suara. Hal-hal tersebut menambah catatan minus kinerja lembaga ini.

Kedua, media sebagai pilar demokrasi diharapkan independensi dalam pemberitaaanya. Namun tudingan terhadap netralitas media ini sudah ditujukan sejak minimnya pemberitaan acara gerakan 212  yang diselenggarakan pada tgl 2 desember 2018. Memang acara ini lebih mempresentasikan acaranya 02 namun melihat gema magnitude dari acara tersebut sangat besar tidak seharusnya media meluputkan berita ini dan ada juga yang hanya memberikan porsi berita yang sangat kecil. Kecuali TV One yang tercatat meliput dan menyiarkan acara tersebut. Media TV dan lembaga2 quick count juga mendapatkan sorotan tajam ketika bersama2 koor menyuarakan lagu simponi kemenangan 01. Sehingga sebagian masyarakat memboikot hasil siarannya dan menyebabkan kredibilitasnya merosot dan diragukan fungsinya sebagai pilar demokrasi. Tearkhir acar ILC (Indonesia Lawyer Club) di TV One di stop sementara oleh Bang Karni karena alasan cuti, ini juga menjadi tanda Tanya besar. Karena disaat waktu-waktu penting biasanya ILC hadir menyajikan perdebatan yang ‘fresh’ dan ‘argumentative’ namun sekarang diperiode genting dan kritis dari periode pesta demokrasi 2019 ILC TV One malah mengambil cuti dlu. Besarnya tekanankah yang membuat acara ini sehingga harus distop dlu? Kalau benar maka saluran demokrasi ini telah tersumbat.

Ketiga, Bawaslu sebagai Badan yang mengawasi penyelengaraan Pemilu harus bekerja seoptimal mungkin. Mengingat banyaknya jumlah pengaduan yang masuk. Kasus yang paling mencolok adalah tercoblosnya ribuan kertas suara Pilpres dan pileg kubu 01 disalah satu ruko di Selangor Malaysia. Beberapa complain masyarakat juga tentang sudah tercoblosnya kertas suara paslon No 01 terjadi dibanyak TPS. Bawaslu menyebut ada 7.3132 pelanggaran yang terjadi selama pemilu 2019 ini termasuk diantaranya 343 kasus pelanggaran pidana, 5167 kasus pelanggaran administrative, 121 kasus pelanggaran kode etik dan 696 kasus pelanggran hukum lainnya. Bawaslu diharapkan melaksanakan fungsi pilar demokrasinya untuk mengawasi KPU dan proses demokrasi ini berjalan diatas relnya.

Keempat, ketidaknetralan Kementriaan, BUMN, Kepala Daerah dan Polri juga menjadi sorotan. Beberapa birokrat kementerian dituduh ikut berkampanye paslon tertentu dalam kunjungannya. BUMN juga dipertanyakan kenetralitasannya, karena adanya indikasi pengarahan ke paslon tertentu. Beberapa kepala daerah dengan jelas menunjukkan keberpihakannya pada salah satu paslon tertentu. Seharusnya sebagai pemimpin daerah bersifat netral yg sedang aktif bertugas dan tidak cuti karena dia mengayomi berbagai lapisan masyarakat yang ada didaerahnya. Adanya pengakuan seorang eks Kapolsek Pasirwangi Garut bahwa adanya perintah dari Kapolres untuk mendukung paslon 01. Walau akhirnya diralat video pernyataannya, namun hal ini tetap menambah kecurigaan masyarakat terhadap netralitas Polri. Demokrasi akan menjadi Demo Grazy apabila aparat yang seharusnya netral malah mendukung salah satu pihak paslon. Unsur pertahanan dan kemananan RI seperti TNI dan Polri idealnya harus diposisi netral bagi kedua belah pihak.

Kelima, gerakan people power ingin mengingatkan pelaksanaan demokrasi kembali ke rel nya semula. People power biasanya dilakukan apabila sebagian masyarakat merasa tidak puas karena proses demokrasi yang dilaksanakan oleh organ demokrasi tidak diaksanakan sesuai fungsi-fungsi demokrasi sebagai mana mestinya. People power adalah ‘the power or pressure demonstrated by large numbers of the public in non-violent ways’ (Collins Dict.). People power dinegara yang mengusung demokrasi sah-sah saja dilakukan dan ini merupakan hak rakyat untuk menyuarakan aspirasinya dengan catatan ‘non-violent ways’ atau tidak dengan cara-cara kekerasan atau dilakukan secara damai. Jadi tidak beralasan apabila gerakan people power yang damai malah akan dilawan dengan senjata aparat. Jangan lupa aparat militer dan kepolisian itu digaji oleh Rakyat termasuk rezim yang sekarang berkuasa juga digaji oleh rakyat, jadi jangan sekali-kali menciderai rakyat. Apabila rakyat dilawan dengan senjata maka jangan salahkan apabila terjadi Demo Grazy dibaca demo yang gila artinya masyarakat balik melawan kekerasan senjata tersebut dengan melakukan perlawanan. Demo grazy bukan berarti sama artinya dengan orang gila yang diperbolehkan ikut mencoblos dalam pesta demokrasi 2019 ini maka secara otomatis kita bisa dilabeli demokrasi gila. Walaupun salah unsur gila sudah mewarnai demokrasi ini.

Adapun tesis tulisan cetek/ dangkal ini yang masih harus dibuktikan lagi adalah apabila pesta demokrasi diselenggarakan secara gila-gilaan penuh rekayasa/ abal-abal dengan banyak kecurangan yang terjadi akan menghasilkan gerakan people power / aksi damai karena ketidak puasan proses demokrasi. Tesis selanjutnya gerakan people power yang damai ini apabila direspon dengan senjata akan menjadi Demo Grazy / demo atau aksi yang gila atau perlawanan balik karena ketidakadilan perlakuan aparat karena merasa diberangus hak-haknya dalam bersuara. Apabila tesis tersebut terjadi maka demokrasi di Indonesia akan sekarat menuju proses kematiannnya. Nah saya sendiri berharap tesis tersebut diatas tidak terjadi karena kita semua ingin demokrasi kembali ke rel nya dan semua pihak bisa menerima hasilnya.

andyfeftawijaya kanal24.co.id
Popular

KANAL24 - 2019-07-29 4287 kali

Jangan Bawa Mitos ke Tanah Suci

KANAL24 - 2019-07-30 3759 kali

Merebut Kemuliaan di Masjidil Haram

KANAL24 - 2019-07-26 3276 kali

4.308 Pendaftar Vokasi Jalani Tes Masuk UB

KANAL24 - 2019-07-26 3182 kali

Jamaah Haji Perlu Jaga Diri

KANAL24 - 2019-07-28 2745 kali

Jadilah Tamu yang Baik

KANAL24 - 2019-07-27 2702 kali

Meraih Imbalan Surga