Profesor FIA Sarankan GBHN Untuk Pembangunan Berkelanjutan

KANAL24 -2020-09-14, 16:00:00 WIB 56 kali

Prof. Bambang Supriyono dalam FGD bersama MPR RI (mega kanal24)

KANAL24, Malang - Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Prof. Dr. Bambang Supriyono., MS menyampaikan haluan negara dan perencanaan pembangunan nasional dalam dimensi administrasi publik di FGD Pedoman Haluan Negara sebagai Arahan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, senin (14/9/2020). Terdapat beberapa pokok pembahasan, antara lain makna pembangunan dan penguatan kelembagaan, kerangka haluan negara dan perencanaan pembangunan, kerangka perencanaan pembangunan nasional, serta beberapa pilihan arah perencanaan pembangunan.

Menurutnya, dalam dimensi administrasi publik, pembangunan dipahami sebagai upaya yang dilakukan secara sadar dan melembaga dalam rangka pembangunan masyarakat. Dalam kerangka itulah maka kemampuan sistem sosial termasuk sistem ketatanegaraan melalui Garis Besar Haluan Negara sangat diperlukan untuk melakukan perubahan lingkungan (keberhasilan pembangunan berkelanjutan). 

“Kerangka haluan negara keterkaitannya dengan perencanaan pembangunan orientasi pembangunan, yaitu keberhasilan pembangunan berkelanjutan dan penguatan kelembagaan. Dengan 2 sasaran ini, kapasitas pembangunannya kuat, pembangunannya berhasil secara sustainable maka inilah orientasi yang kita inginkan,” papar Bambang.

Dilihat dari sisi administrasi pembangunan dan perencanaan pembangunan. Ada 2 hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu problems development of administration and contex of development administration. Ada baiknya nanti haluan negara yang disusun sebagai landasan perencanaan pembangunan nasional, tetap didasarkan pada persoalan tentang administrasi pembangunan yang dihadapi paling tidak bisa dilihat persoalan fisiknya. Problem fisik ini misalkan kebijakan pemerintah untuk membuat tol darat yang menghubungkan antar pulau sudah dilakukan, pembangunan kawasan pinggiran, kawasan perbatasan sudah dilakukan.


Kedua adalah human environment, jumlah penduduk yang semakin besar, kualifikasi vokasi juga diperlukan, pendidikan ketrampilan sedang digalakkan pemerintah untuk menyongsong ekonomi yang lebih adaptif. Lebih sesuai dengan kondisi, apalagi sekarang di era pandemi ini yang perlu diperhatikan. Seterusnya ada persoalan lingkungan budaya dan transformasi budaya. 

Haluan negara disusun dalam kerangka konteks politik, konteks administratif, konteks ekonomi, ataupun termasuk konteks organisasi sosial. Pada konteks politik apa peran lembaga legislatif yang hasus digunakan untuk membentuk haluan negara ini. Di lain pihak, bagaimana konteks administratif menjadikan jajaran eksekutif sampai di daerah bisa secara efektif efisien melaksanakan tupoksinya. Konteks ekonomi bisa merangsang pertumbuhan ekonomi yang lebih menjanjikan di masa depan dan konteks organisasi sosial yang sangat perlu mengingat Indonesia adalah negara multikultural.

“Arah GBHN ini perlu melakukan inovasi dalam rangka percepatan pembangunan. Administrasi untuk menyumbang pembangunan, perlu physical and natural resources development, economic and social development, socio cultural development. Inilah pembangunan yang menjadi fokus dan GBHN bisa menjabarkannya lebih detail. Sekarang yang diperlukan tidak hanya pembangunan yang berhasil, tetapi juga bagaimana membangun administrasinya. Untuk membangun administrasi, saya kira pembangunan sumber daya aparatur kita lakukan secara terus menerus, penguatan organisasi, institutional reform. Sehingga konteks GBHN, administrasi untuk menunjang pembangunan sekaligus membangun administrasinya agar pembangunan itu berlangsung efektif dan efisien,” jelas Guru Besar Administrasi Publik FIA UB itu.

Dalam perencanaan pembangunan, instrumen pemerintah penting untuk mengkoordinasikan berbagai kebijakan pembangunan (pembangunan sosial, ekonomi, dan infrastruktur).

“Inilah kira-kira orientasi penyusunan GBHN yang nanti akan kita susun mengenai tahapan-tahapan substansi, masalahnya maupun konteksnya. Ada peran legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tidak hanya cukup pada sentra government. Sesuai dengan kebijakan desentralisasi, perubahan terencana, terarah, sistemik harus sampai ke daerah dalam suatu bentuk otonomi daerah,” pungkasnya. (Meg)

kanal24.co.id FIA UB gbhn Bambang Supriyono pembangunan nasional pakar administrasi publik