KANAL24, Malang – MPR RI melalui berbagai kajian yang sudah dilakukan selama beberapa waktu ke belakang mengusulkan disusunnya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). PPHN ini tidak dimaksudkan untuk menghidupkan kembali GBHN, melainkan untuk memperkuat bangunan sistem presidensial agar pembangunan di segala level pemerintahan dapat berjalan selaras. Untuk lebih memperkuat pertimbangan MPR RI dalam penyusunan PPHN ini, MPR RI yang diwakili oleh Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (FIA UB) menggelar “Temu Pakar” pada Senin (7/6) di Ruang Seminar Gedung B lantai 2 FIA UB.
Terdapat 10 orang pakar dari lintas keilmuan di UB yang diundang untuk memberikan masukan kepada MPR RI, Prof. Dr. dr. Sri Andarini, M.Kes. (Pakar Kesehatan Masyarakat Fak. Kedokteran), Prof. Drs. Adi Susilo, M.Si., Ph.D (Pakar Geofisika Kebencanaan dan Sumberdaya Alam Fak. MIPA), Prof. Ir. Hadi Suyono, S.T., M.T., Ph.D (Pakar Rekayasa Teknologi dan Sumberdaya Energi Fak. Teknik), Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS. (Pakar Pemerintahan dan Otonomi Daerah Fak. Ilmu Administrasi), Prof. Dr. Luqman Hakim, M.Sc. (Pakar Politik dan Kebijakan Publik Fak. Ilmu Administrasi), Prof. Dr. Moh. Fadli, S.H., M.Hum (Pakar Hukum dan Hak Azasi Manusia Fak. Hukum), Prof. Dr. Chandra Fajri Ananda (Pakar Ekonomi Pembangunan Fak. Ekonomi dan Bisnis), Dr. Wilopo, M.AB (Pakar Administrasi Bisnis Fak. Ilmu Administrasi), Dr. Sujarwo, S.P., M.P (Pakar Pertanian Fak. Pertanian), dan Prof. Dr. Ir. Maftuch, M.Si (Pakar Perikanan dan Kelautan Fak. Perikanan dan Ilmu Kelautan).
“PPHN yang paling inti dibutuhkan pokok-pokok haluan negara tetapi haluan negara kedepan harus komprehensif,” ungkap Fadel saat ditemui seusai acara.
Diusulkannya PPHN ini, dilatar belakangi karena usulan tentang perlu dihidupkannya kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang terus mengemuka. Banyak pendapat mengatakan bahwa suatu bentuk GBHN diperlukan demi menyelaraskan program-program yang akan dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah, baik di tingkat provinsi hingga kota atau kabupaten. Dengan demikian, inefisiensi anggaran negara dan sumber daya pembangunan nasional lainnya dapat dihindari.
Bukan hanya para pakar dari UB saja yang diminta pertimbangannya, Fadel mengatakan tim dari MPR RI telah terjun ke beberapa perguruan tinggi di Indonesia seperti, Universitas Udayana, Universitas Airlangga, dan ITB untuk memberikan masukannya dalam proses penyusunan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). (Meg)
