KANAL24, solo- Mulai Februari tahun ini, 20 sekolah di Solo Raya bakal dijadikan pilot project pembentukan sekolah toleran. Selama 3 – 6 bulan, seluruh murid, guru, karyawan dan kepala sekolah akan mendapatkan pembekalan tentang menghargai perbedaan.
Langkah tersebut dilakukan setelah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah membentuk tim advokasi pencegahan intoleransi atau radikalisme di tingkat sekolah. Tim tersebut akhirnya merumuskan agar ada pembinaan di kabupaten/kota yang sering muncul kasus intoleransi maupun radikalisme.
“Sebagai pilot project kami menyiapkan 20 sekolah di Solo Raya untuk dibina toleransinya. Dipandu beberapa pihak, termasuk Wahid Foundation,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, Jumeri, Rabu (15/1/2020).
Jumeri mengatakan proses pemilihan nominasi sekolah telah dilakukan di kabupaten/kota di Solo Raya. Untuk selanjutnya, gerakan tersebut bakal dilakukan di seluruh sekolah yang ada di Jawa Tengah, khususnya untuk SMA sederajat baik sekolah negeri maupun swasta. Untuk diketahui, di Jawa Tengah saat ini terdapat sekitar 3000 sekolah SMA, 640 di antaranya adalah sekolah negeri.
“Sragen yang mau kami garap dulu. Kemudian beberapa kabupaten kota yang agak hangat tensinya akan kami beri pembinaan. Seluruh kepala sekolah saat ini telah menandatangani pakta integritas bahwa dia menjamin sekolahnya tidak radikal. Tapi perlu dicatat, radikal itu tidak identik dengan Islam, agama lain juga ada. Ini yang terus kami bina. Sementara ini kami menangani daerah yang rawan dulu,” imbuhnya.
Jumeri menegaskan, pihaknya bakal memberi sanksi tegas kepada siapapun yang bertindak intoleran. Untuk kasus di SMA Gemolong misalnya, Jumeri mengatakan karena terjadi antarmurid dan akhirnya ada pihak yang tersinggung, maka langkah yang bisa dilakukannya adalah pembinaan dan pelatihan untuk menghargai perbedaan.
“Untuk guru, dari sisi kepegawaian, kalau berat misalnya melakukan tindakan kriminal, ya polisi yang bertindak dan diberhentikan tidak dengan hormat. Selanjutnya ada sanksi diberhentikan dengan hormat, penurunan pangkat, penindakan berkala. Semua ada kriterianya dan untuk sampai ke sana prosesnya panjang. Tidak bisa serta merta diberikan hukuman,” katanya. (sdk)
