Kanal24, Malang – Tahun 2025 menjadi fase krusial bagi dunia medis Indonesia. Di tengah upaya pemulihan sistem kesehatan pascapandemi, sektor kesehatan justru menghadapi tantangan struktural yang tak ringan—mulai dari implementasi Undang-Undang Kesehatan, distribusi tenaga medis yang timpang, hingga ancaman penyakit menular yang kembali menguat. Situasi ini menuntut evaluasi kebijakan yang jujur dan keberanian untuk melakukan pembenahan lintas sektor.
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya (FK UB), Prof. Dr. dr. Wisnu Barlianto, M.Si.Med., Sp.A(K), menilai bahwa sepanjang 2025 dunia medis Indonesia masih berada dalam tahap adaptasi terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Menurutnya, proses penyesuaian ini tidak berjalan mulus karena banyak aspek yang masih belum terharmonisasi.
“Undang-undang ini dibuat cukup tergesa-gesa, sehingga dalam implementasinya masih menimbulkan gesekan, terutama di lapangan. Namun bagaimanapun, ini adalah kebijakan yang harus kita jalani dan diselesaikan bersama,” ujar Prof. Wisnu dalam refleksi akhir tahun bidang medis.
Pendidikan Kedokteran di Persimpangan Kebijakan
Salah satu isu paling krusial yang disoroti adalah perubahan tata kelola pendidikan kedokteran. Prof. Wisnu menegaskan bahwa banyak kewenangan yang sebelumnya berada di ranah institusi pendidikan dan organisasi profesi kini beralih ke Kementerian Kesehatan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kebingungan, khususnya di tingkat pelaksana.
“Pendidikan kedokteran sejatinya merupakan domain Kementerian Pendidikan Tinggi. Karena itu, koordinasi antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan Tinggi mutlak diperlukan agar tidak menimbulkan kebingungan di akar rumput,” tegasnya.
Ia menilai, tanpa kolaborasi yang kuat, kebijakan justru berisiko melemahkan sistem pendidikan dokter yang selama ini dibangun dengan standar akademik dan profesionalisme ketat.
Kekurangan dan Ketimpangan Dokter Spesialis
Isu lain yang mengemuka sepanjang 2025 adalah keterbatasan akses layanan dokter spesialis. Prof. Wisnu menjelaskan, masalah ini tidak semata soal jumlah, tetapi juga distribusi yang tidak merata.
“Hampir semua dokter spesialis masih terkonsentrasi di Jawa. Sementara di Indonesia Timur, Kalimantan, Sulawesi, dan sebagian Sumatera, kekurangan masih sangat nyata,” ujarnya.
Sebagai respons, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi meluncurkan program percepatan pemenuhan dokter spesialis. Mulai dari peningkatan kuota penerimaan PPDS sebesar 10–20 persen, pembukaan sekitar 150 program studi spesialis baru yang direncanakan mulai 2026, hingga skema penempatan residen mandiri ke daerah yang belum memiliki dokter spesialis.
“Tercatat ada 66 rumah sakit yang belum memiliki dokter spesialis. Program deployment ini diharapkan mulai menjawab kesenjangan layanan kesehatan,” kata Prof. Wisnu.
JKN: Antara Ideal dan Realitas Lapangan
Dalam catatan tahunannya, Prof. Wisnu juga menyinggung dilema implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Ia mengapresiasi JKN sebagai wujud gotong royong nasional, namun mengakui masih banyak persoalan di lapangan.
“Di satu sisi kita ingin memberikan layanan terbaik sesuai standar keilmuan, tapi di sisi lain pembiayaan JKN memiliki keterbatasan. Ini sering menempatkan tenaga medis dalam posisi dilematis,” jelasnya.
Ia menyebut perlunya evaluasi premi, efisiensi layanan, serta pengaturan ulang pembiayaan untuk layanan tertentu agar mutu layanan tidak tergerus.
Ancaman Penyakit Menular yang Terlupakan
Yang paling dikhawatirkan, menurut Prof. Wisnu, adalah meningkatnya kembali penyakit menular, khususnya tuberkulosis (TBC). Indonesia masih berada dalam peringkat tinggi kasus TBC dunia, sementara perhatian kebijakan dinilai belum optimal.
“Penghentian sebagian bantuan internasional, termasuk untuk obat TBC, berpotensi meningkatkan kasus. Padahal pengobatan TBC membutuhkan waktu panjang dan konsistensi tinggi,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa tanpa penguatan kembali program pengendalian penyakit menular, sistem kesehatan nasional berisiko menghadapi krisis baru yang sebenarnya bisa dicegah.
Agenda Pembenahan Menuju 2026
Menutup refleksinya, Prof. Wisnu menekankan tiga agenda utama perbaikan ke depan: penguatan koordinasi lintas kementerian, pembenahan sistem pembiayaan kesehatan, dan pergeseran fokus dari kuratif ke preventif.
“Kejadian luar biasa seperti campak seharusnya tidak perlu terjadi jika pencegahan, imunisasi, dan deteksi dini berjalan baik. Preventif harus menjadi prioritas kebijakan kesehatan ke depan,” pungkasnya.
Refleksi ini menjadi pengingat bahwa reformasi kesehatan tidak cukup hanya dengan regulasi. Dibutuhkan kebijakan yang matang, kolaborasi lintas sektor, dan keberpihakan nyata pada kualitas layanan serta keselamatan masyarakat.(Din)
