KANAL24, Malang – Guna mendukung trasnformasi digital di aspek administratif, UPT TIK Universitas Brawijaya melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE BSSN) RI, yang berlangsung hari ini Rabu (24/3). Acara ini dihadiri oleh seluruh jajaran pimpinan di lingkup UB secara daring dan luring.
Rektor UB, Prof. Nuhfil Hanani sangat mengapresiasi kerjasama ini dan bersyukur karena dari kerjasama ini, persoalan administratif di UB akan semakin efisien.
“Sebagai Rektor, setiap bulan saya harus menandatangani sekitar 1100 ijazah dan transkip untuk wisuda belum tanda-tangan berbagai surat dan SK. Jadi, saya sangat senang dan berterima kasih kepada BSSN, Bapak WR 2 dan semua pihak yang telah mensukseskan kerja sama ini kemajuan kita bersama,” ungkap Nuhfil.
Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Prof. Gugus Irianto menuturkan bahwa langkah ini merupakan bentuk ikhtiar UB untuk terus memperbaiki tata kelola di aspek administrasi yang terus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. UB juga telah mengembangkan Smart and Collaborative Office (SCO) yang merupakan e-office dari UB yang telah dilaunching pada 22 oktober 2019 lalu dan terus dikembangkan untuk mengurangi beban administratif.
“Semuanya coba dikelola secara lebih simple dan elektronik. Tahun 2020 hingga 2021 UB juga telah meningkatkan kapasitas pemanfaatan SCO, dengan menerbitkan SK melalui SCO meski masih sekitar 40 persen. Walaupun kenyataannya dokumen konvensional sifatnya masih banyak, tetapi kami terus berikhtiar untuk dielektronikkan,” papar Gugus.
Menurutnya, sebelum dengan BSSN, UB sudah merancang di SCO pola tanda tangan “digital” tetapi belum tersertifikasi. Oleh sebab itu, hari ini diresmikan dengan mensertifikasi tanda tangan digital tersebut setelah pada Januari hingga Maret ini MoU antara UB dengan BSrE BSSN sudah selesai.
Setelah dilakukan pendatanganan PKS antara UPT TIK UB dengan BSrE BSSN yang disaksikan langsung oleh Rektor UB, acara dilanjutkan dengan kuliah umum oleh sekretaris utama BSSN, Syahrul Mubarak, SIP., MM tentang strategi keamanan siber nasional dan layanan sertifikasi elektronik.
Syahrul menjelaskan, di era digitalisasi saat ini menyusun suatu kebijakan yang baik dan nantinya dapat diimplementasikan secara efektif hanya bisa diperoleh dengan adanya pemahaman yang optimal atas data yang tersedia secara fakatul dan realistis di lapangan. Hal ini menjadi sangat relevan, mengingat Pemerintah tengah melakukan trasnformasi digital di segala aspek kehidupan ditambah lagi saat ini masih menghadapi pandemi covid-19 sehingga menjadikan transformasi digital ini menjadi lebih mendesak.
Maka untuk itu, selain menyeimbangkan dari segi pembangunan infrastruktur dan peningkatan kompetensi SDM di bidang trasnformasi digital, ada satu aspek lain yang sangat krusial yang melekat dan tidak boleh terabaikan yakni aspek keamanan khususnya saat beraktifitas di ruang siber.
“Sangat diperlukan suatu strategi yang bersifat nasional yaitu tentang strategi keamanan siber yang mana startegi ini diharapakan mampu mempersiapkan Indonesia sehingga Indonesia mampu tanggap dan siap saat menghadapi perang siber,” tutup Syahrul. (Meg)
