KANAL24, Jakarta – Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPS -LB) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) telah menyetujui rencana Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PM-HMETD) alias rights issue sebanyak-banyaknya sebanyak-banyaknya 28.677.086.000 saham.
Hal tersebut disampaikan Direktur Utama BBRI, Sunarso dalam acara press conference RUPS -LB BBRI di Jakarta, Kamis (22/7). “Perseroan merencanakan penerbitan sebanyak-banyaknya 28.677.086.000 saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp50 per saham. Adapun harga pelaksanaan akan disampaikan kemudian,” ucap Sunarso.
Dia mengatakan, rencana pelaksanaan PMT-HMETD ini terkait dengan keinginan pembentukan Holding Ultra Mikro. Lebih lanjut Sunarso menyampaikan, BBRI akan terus melakukan eksplorasi sumber-sumber pertumbuhan baru yang selaras dengan aspirasi untuk menjadi Champion of Financial Inclusion.
Dia menyatakan, sejauh ini segmen ultra mikro telah diidentifikasi sebagai sumber pertumbuhan baru melalui pembentukan ekosistem Ultra Mikro yang akan menyediakan layanan keuangan terintegrasi bagi para pengusaha di segmen ultra mikro.
Sunarso mengungkapkan, rencana rights issue tersebut juga selaras dengan visi pemerintah dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, yaitu mendorong inklusi keuangan. Sehingga, pemerintah bermaksud membentuk Holding Ultra Mikro yang terdiri dari BBRI (induk holding), PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).
“Berdasarkan data Kemenkop & UKM RI, Asian Development Bank dan hasil analisis BRI pada tahun 2018, terdapat sekitar 45 juta usaha ultra mikro yang membutuhkan pendanaan tambahan. Sejauh ini, hanya sekitar 15 juta usaha ultra mikro yang tersentuh pendanaan dari lembaga keuangan formal. Dengan menjangkau potensi ultra mikro, aksesibilitas layanan keuangan di segmen tersebut dapat dioptimalkan,” urai Sunarso.
Pada pelaksanaan PM-HMETD ini, menurut dia, pemerintah akan menyetorkan seluruh saham Seri B yang ada di Pegadaian dan PNM kepada BRI atau inbreng. Setelah transaksi,
BBRI akan memililiki 99,99 persen saham Pegadaian dan PNM. Namun, pemerintah tetap memiliki satu lembar saham Seri A Dwiwarna pada Pegadaian dan PNM.
Sunarso menegaskan, dana hasil rights issue ini akan digunakan untuk membentuk perusahaan Holding Ultra Mikro, sedangkan selebihnya akan dimanfaatkan untuk modal kerja
BBRI dalam rangka pengembangan ekosistem ultra mikro, serta bisnis mikro dan kecil.
Nantinya, aksi korporasi ini akan berdampak kepada laporan keuangan konsolidasian BBRI pada periode yang berakhir 31 Maret 2021, di antaranya total aset meningkat menjadi Rp1.515 triliun, total liabilitas meningkat menjadi Rp1.289 triliun dan laba bersih meningkat menjadi Rp8 triliun.
“PNM akan berperan di Fase Empowerment. Pinjaman kelompok yang disalurkan PNM, selain bernilai sebagai pembiayaan, juga berfungsi dalam pemberian asistensi dan peningkatan kapabilitas. Kemudian, di fase integration, BRI dan Pegadaian dapat membantu pelaku usaha di segmen tersebut dengan berbagai produk gadai maupun KUR,” jelasnya.
Pada Fase Upgrade, lanjut dia, Holding Ultra Mikro akan memungkinkan bagi para pelaku usaha ultra mikro untuk naik kelas menjadi nasabah Mikro BRI yang berbasis komersial. “Proses dimaksud akan terjadi dalam satu ekosistem, sehingga lebih efektif dan efisien,” imbuh Sunarso.(sdk)
