KANAL24, Malang – Pakar kebijakan publik UB yang juga Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Assoc. Prof. Andy Fefta Wijaya, MDA., Ph.D mengatakan postur kebijakan anggaran dalam APBN 2021 terlihat belum berpihak pada penanganan pandemi.
Berbicara pada Webinar THE 1st LEKANTARA Annual Conference on Government, Public Administration, Law, Politics and Social Sciences (LeGALS), Selasa (3/8/2021), Andy memaparkan dalam situasi pandemi yang belum berahir justru postur anggaran belum berpihak kepada sektor Kesehatan dan Sosial.
“Pada penanganan pandemi yang membutuhkan alokasi untuk sektor kesehatan dan sektor pengaman sosial justru kebijakan anggaran tidak mengarah kesana,” kata Andy.
Dalam paparannya Andy mengatakan dari lima kementrian dengan alokasi anggaran terbesar saat ini justru Kementrian Kesehatan dan Sosial berada pada urutan ke 4 dan 5.
“Alokasi terbesar justru pada Kementrian PUPR, Kemenhan dan Polri dengan total Rp 399,2 Triliun sedangkan Kemenkes dan Sosial hanya Rp 177,1 Triliun,” tambah Andy.
Padahal dalam konteks penanganan pandemi baik dari aspek kesehatan maupun aspek sosial ekonomi pada saat ini harusnya skala prioritas anggaran berada pada sektor kesehatan dan sosial.
Pemerintah harus berani melakukan refocusing anggaran dari infrastruktur kepada sektor untuk menangani pandemi covid19. Berbagai proyek infrastruktur maupun pembelian alusista pertahanan menurut Andy harus ditunda terlebih dahulu.
“Proyek infrastruktur baik tol maupun alutsista yang lain hendaknya ditunda dulu dan fokus pada penanganan pandemi,” pungkasnya.(sdk)
