Implementasi UU Sisnas IPTEK Melalui Riset & Inovasi, UB MOU dengan BPIP

Kanal24, Malang – UB menyokong tercapainya keadilan dan kemakmuran Indonesia melalui intensifikasi riset. Hal ini disampaikan oleh Rektor Universitas Brawijaya, Prof. Widodo, S.Si.,M.Si.,Ph.D.Med.Sc. pada acara Sosialisasi Pancasila dan Dialog Kebangsaan, Implementasi UU Sisnas IPTEK: Penguatan Perguruan Tinggi Nasional menuju Indonesia Emas pada Selasa (26/7/2022).

“Indonesia harus merancang sebuah sistem atau regulasi demi menguatkan ketahanan IPTEK agar industrialisasi dapat bersaing dengan negara lain. Jika Indonesia mampu meletakkan pondasi IPTEK bagi penguasaan bahan material industri melalui pengembangan sains, maka sistem produksi akan terkoneksi sehingga kemandirian bangsa dapat menunjang pertumbuhan ekonomi dari segala sisi,” terang rektor. 

Rektor mengungkapkan bahwa dari sisi kebangsaan, UB sudah siap untuk menyongsong aktualisasi nilai Pancasila dalam tiap-tiap kebijakannya dengan berbekal empat pilar Brawijayan, yaitu Persatuan Indonesia, Globalisasi, Toleransi, dan Kesetaraan. Di samping itu, UB juga menggagas kerjasama antara perguruan tinggi dengan Densus 88 dan Badan Penanggulangan Terorisme. UB berkomitmen untuk aktif memperkuat manajemen IPTEK yang berlandaskan Pancasila agar manfaatnya dapat berdampak bagi pembangunan nasional. 

Menanggapi pernyataan tersebut, Anggota DPR RI Dr. Rieke Dyah Pitaloka, M. Hum. menyampaikan bahwa upaya UB untuk menjadi pelopor MOU implementasi pancasila dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan langkah progresif untuk menggeser diskursus Pancasila yang mengkotak-kotakkan antara nasionalis atau tidak nasionalis, toleran atau tidak intoleran. 

“MOU yang barusan terjadi merupakan peristiwa sejarah bahwa kita berusaha menggeser persoalan Indonesia yang bersatu adil dan makmur. Dan untuk adil dan makmur, harus ada riset dan inovasi nasional yang kuat, yang dimulai dari kampus sebagai sumber berkembangnya IPTEK,” ungkap Rieke. 

Rieke juga menambahkan adanya sinergi antara UB, BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional), dan BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) menjadi langkah penting untuk mewujudkan pembangunan riset dan inovasi yang berlandaskan Pancasila. Bersama BRIN, UB siap mengembangkan technopark, sebuah fasilitas yang bergerak di bidang diseminasi teknologi. Di samping itu, Rieke berpendapat semestinya Kemenristek Dikti bertanggung jawab mengatrol jumlah anggaran dan beasiswa riset bagi dosen serta mahasiswa, khususnya di kalangan Universitas Brawijaya sebagai pelopor, demi mendorong percepatan peningkatan eksplorasi IPTEK. 

“Saya sangat bangga sekali, ini pertama kalinya ada MOU tentang Pancasila di lingkup perguruan tinggi. Peristiwa sejarah di Universitas Brawijaya ini akan kita sharing dan kita lakukan bersama universitas-universitas lain. Ayo kita berjuang bersama-sama,” pungkas Rieke. 

Dengan adanya MOU sistem perundang-undangan IPTEK, Rieke berharap agar kemajuan IPTEK yang berbasis Pancasila yang adil dan makmur mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh kalangan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. (riz)