Kanal24 – Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Dedi Prasetyo menyatakan bahwa Polri akan memberikan edukasi yang luas kepada masyarakat untuk mencegah penyebaran berita palsu atau hoaks sebelum Pemilu 2024.
“Januari ini akan ada FGD diikuti oleh 34 polda secara hybrid untuk dapat memberikan edukasi kepada masyarakat agar menyikapi berita-berita hoaks menjelang pemilu,” kata Dedi dalam keterangannya di Jakarta (10/1/2023).
Hal ini diungkapkan oleh Dedi Prasetyo saat acara rapat koordinasi bersama KPU, Bawaslu, PWI, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Dewan Pers, yang membahas tindakan edukasi yang dilakukan oleh Polri kepada masyarakat untuk memfilter informasi yang diterima dalam hal Pemilu.
Dedi menyatakan bahwa forum diskusi bersama kelompok terarah (FGD) ini bertujuan untuk menjaga keamanan pemilu dan melakukan tindakan preventif dalam mencegah berita bohong menjelang Pemilu Serentak 2024.
Menurut Dedi Prasetyo, seiring dengan masuknya tahun politik, terjadi peningkatan jumlah penyebaran berita bohong atau hoaks berdasarkan data riset dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Oleh karena itu, Dedi berharap semua pihak yang terkait untuk bekerja sama dalam memberikan edukasi kepada masyarakat agar dapat terhindar dari penyebaran hoaks dan memastikan pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan lancar.
“Diharapkan pertemuan ini tidak berhenti di sini dan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat,” ujarnya.
Menambahkan pertemuan tersebut, Dedi Prasetyo menyatakan Polri juga menyiapkan operasi keamanan dengan kode operasi “Operasi Mantap Brata” dalam menghadapi Pemilu 2024.
Pada pertemuan itu Wakil Ketua Dewan Pers M. Agung Dharmajaya menyatakan Dewan Pers telah menandatangani nota kesepahaman dengan Bawaslu tentang kasus-kasus sengketa pers sebagai persiapan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.
Selain itu, Dewan Pers juga menyiapkan 20 orang yang tergabung dalam tim pengaduan dalam persiapan Pemilu 2024 dengan proyeksi menerima 1.500 pengaduan pada tahun 2023.
Anggota Dewan Pers Yadi Hendriana menambahkan bahwa upaya untuk mencegah hoaks harus diperkuat di media sosial seperti Instagram dan TikTok.
Sedangkan untuk Twitter, Dewan Pers sudah mengambil komitmen untuk lebih ketat dalam hal pengawasan unggahan yang bernuansa politik.
Sementara itu, dari pihak KPI, Wakil Ketua Mulyo Hadi Purnomo menyatakan komitmen yang sama untuk mencegah penyebaran hoaks menjelang Pemilu 2024. KPI juga akan melakukan upaya untuk menjaga Pemilu 2024 yang aman dan stabil.
Ditambahkan juga bahwa dengan adanya televisi digital yang akan hadir dan belum sepenuhnya dalam pengawasan KPI, maka akan menjadi tantangan tersendiri bagi KPI dalam mewujudkan komitmen tersebut.
“Sudah dilakukan rapat pleno dan sudah dibahas terkait anggaran pengawasan televisi digital yang akan menyiarkan tahapan pemilu,” ujarnya.
KPI juga mencatat fenomena yang terjadi saat ini di media sosial adalah konten yang dibalas dengan konten lainnya. Untuk itu, KPI mengharapkan Dewan Pers untuk menciptakan undang-undang atau peraturan Dewan Pers bagi pihak yang melakukan siaran di media sosial, guna mengatasi masalah tersebut.
KPI juga akan memberikan sosialisasi kepada KPID agar bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu dalam upaya mencegah penyiaran yang dapat mengganggu keamanan dan kelancaran Pemilu.
Sedangkan dari KPU, perwakilan KPU Dohardo Pakpahan menyatakan harapannya bahwa media juga turut mengawal dan tidak menyebabkan bentrok dengan instansi lain menjelang Pemilu 2024.
Dohardo menyatakan bahwa KPU telah menandatangani nota kesepahaman dengan beberapa media dengan harapan agar terjadi sinergi dalam menciptakan Pemilu 2024 yang aman dan sejuk.
Dari pihak Bawaslu menyatakan bahwa mereka akan mengantisipasi adanya kampanye yang dilakukan sebelum jadwal yang ditetapkan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi bentrok antar pihak.
Selain itu, Bawaslu juga telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk mengatur konten media digital yang beredar dan menghindari penyebaran hoaks.
