Kanal24, Malang – Universitas Brawijaya (UB) dan Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan serta Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI resmi menjalin kerjasama melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) pada Kamis (17/10/2024). Penandatanganan MoU ini yang berlangsung di Ruang Jamuan Lantai 6 Gedung Rektorat UB ini dilakukan oleh Rektor Universitas Brawijaya, Prof. Widodo, S.Si., M.Si., Ph.D., Med.Sc, dan Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan serta Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H.
Dalam sambutannya, Rektor UB, Prof. Widodo, S.Si., M.Si., Ph.D., Med.Sc, mengungkapkan apresiasinya atas kerjasama yang dianggap sangat strategis ini. Menurutnya, kolaborasi dengan Mahkamah Agung merupakan langkah penting untuk mengembangkan pendidikan dan penelitian di bidang hukum dan perundang-undangan.
“Saya sangat mengapresiasi kerjasama ini. Ini adalah kerjasama yang sangat bagus, terutama untuk mengembangkan pendidikan dan juga riset di bidang hukum dan perundang-undangan. Kami berharap kerjasama ini mutual, tidak hanya dalam pendidikan tetapi juga dalam riset-riset terkini yang hasilnya dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat,” ujar Prof. Widodo.
Sementara itu Bambang Hery Mulyono, Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan serta Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, juga menyampaikan pandangannya mengenai kerjasama ini. Sebagai alumni UB, ia merasa memiliki tanggung jawab untuk terus mendukung pengembangan universitas, baik di tingkat nasional maupun internasional.
“UB selalu berada di jajaran lima besar universitas terbaik nasional. Sebagai alumni, saya merasa berkewajiban untuk membantu UB terus berkembang dan meningkatkan peringkatnya. Kerjasama ini kami harapkan bisa saling menguntungkan, dengan simbiosis mutualisme antara praktisi hukum dan para ahli dari Universitas Brawijaya,” jelas Bambang.
Ia juga menambahkan bahwa kerjasama semacam ini tidak hanya terbatas di Jawa, tetapi juga akan dikembangkan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk dari Sabang hingga Merauke. Dengan kolaborasi ini, Mahkamah Agung dan UB akan berusaha mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang lebih unggul di bidang hukum.
“Targetnya adalah tidak hanya mengembangkan Mahkamah Agung, tetapi juga Universitas Brawijaya dan tentunya SDM Indonesia secara umum. Kami selalu berupaya mencari kolaborasi yang baik untuk pengembangan bersama,” tutup Bambang.
Kerjasama antara UB dan Mahkamah Agung ini diharapkan mampu membawa dampak positif dalam pengembangan pendidikan hukum, riset, serta peningkatan kualitas SDM hukum di Indonesia.(din/yor)
