Kanal24, Malang – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melantik jajaran menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara (21/10/2024), termasuk perubahan pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), yang kini resmi menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Posisi Menteri Komdigi dipegang oleh Meutya Viada Hafid, Politisi Partai Golkar, Mantan Ketua Komisi I DPR RI, dan mengawali karir profesional di bidang media.
Nasrullah, M.Si., Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), memberikan tanggapannya terkait perubahan ini. Ia menilai bahwa Komdigi akan menghadapi tantangan berat, terutama dalam hal kedaulatan data dan pengelolaan teknologi digital. Menurut Nasrullah, meskipun substansi Kominfo dan Komdigi masih berfokus pada komunikasi, perubahan ke ranah digital membutuhkan dukungan dari ahli di bidang teknologi.
“Meutya Hafid berasal dari latar belakang media, dan saya melihat sektor komunikasi kita cukup stabil. Namun, PR besar ada di ranah digital, terutama dalam hal pengelolaan data. Meutya Hafid harus didukung oleh tim yang benar-benar ahli dalam teknologi digital,” ujar Nasrullah.
Ia menekankan bahwa kedaulatan data bangsa merupakan masalah krusial. Indonesia, menurutnya, rentan terhadap kebocoran data, bahkan data penting seperti milik presiden. “Kekayaan terbesar saat ini adalah kekayaan digital. Contohnya, Elon Musk telah berinvestasi dalam Starlink di Indonesia, karena ia tahu informasi adalah aset yang sangat berharga,” lanjutnya.
Selain itu, Nasrullah juga menyoroti tantangan terkait pengaruh teknologi, terutama agregator seperti Google, yang seringkali mendominasi tren dan mempengaruhi konten media lokal. Media yang telah bekerja keras memproduksi konten sering kali tersingkir dari tren karena algoritma digital. “Kita mudah terbawa arus tren yang cepat viral, tetapi juga cepat hilang. Ini tantangan besar bagi Komdigi, untuk memastikan informasi yang bermanfaat bisa tersampaikan secara efektif ke masyarakat,” tambahnya.
Nasrullah berharap agar Meutya Hafid dan timnya dapat membangun infrastruktur keamanan digital yang kuat, termasuk back-up data di tingkat nasional dan internasional, serta sistem keamanan yang terintegrasi. Ia juga mengusulkan adanya integrasi data masyarakat agar layanan pemerintah lebih mudah diakses melalui satu sistem yang transparan.
“Para dirjen di Komdigi harus benar-benar menguasai bidang digital. Kedaulatan digital kita bisa diserang kapan saja, dan ini menyangkut keamanan data bangsa,” tegasnya.
Dengan perubahan ini, Nasrullah berharap Komdigi dapat menghadapi tantangan besar terkait kedaulatan data dan tren digital, serta membangun sistem keamanan yang kuat untuk melindungi kekayaan digital Indonesia.(haq/din)
