Kanal24, Malang – Simposium Nasional bertajuk “Tantangan Ekonomi Politik Pemerintahan Baru dalam Mewujudkan SDGS” sukses digelar oleh Himpunan Mahasiswa Pascasarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB) pada Selasa (29/10/2024).
Acara yang diadakan setiap tahun ini menghadirkan tiga narasumber, yaitu Prof. Dr. Didik J. Rachbini (Rektor Universitas Paramadina Jakarta), Dr. Dra. Kusuma Ratnawati, M.M. (Akademisi FEB UB), dan Diana Ermandra (Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Kota Malang).
Ahmad Zied Almathori, Ketua Pelaksana Simposium, mengungkapkan tujuan utama kegiatan ini untuk membuka diskusi mendalam dan menambah wawasan peserta, khususnya mahasiswa pascasarjana dan doktoral yang menjadi target utama acara ini.
Almathori menjelaskan, simposium ini berkolaborasi dengan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), yang diwakili oleh Prof. Didik. “Kami harapkan simposium ini menjadi ajang pembelajaran dan diskusi bagi mahasiswa dalam mendalami isu ekonomi politik, khususnya dalam kaitan dengan pemerintahan baru serta agenda SDGs,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa acara ini juga terbuka untuk mahasiswa sarjana yang tertarik dengan tema yang dibahas.
Dalam pemaparannya, Diana Ermandra dari Bappeda Kota Malang menyampaikan tantangan yang dihadapi dalam menyusun perencanaan pembangunan di tengah tahun politik. Ia menekankan perlunya strategi yang selaras dengan kebijakan pemerintah baru, baik di pusat maupun daerah. “Bappeda harus memastikan data teknokratik yang kami sajikan dapat menjadi landasan telaah bagi calon kepala daerah dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Diana.
Sementara itu, Dr. Kusuma Ratnawati dari FEB UB menyoroti pentingnya komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan SDGs. Menurutnya, koordinasi yang kuat sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan ekonomi, terutama terkait ketersediaan pendanaan. “Setiap daerah memiliki kondisi yang berbeda, sehingga implementasi SDGs harus disesuaikan dengan kapasitas masing-masing wilayah,” kata Dr. Ratna. Ia menambahkan bahwa realisasi SDGs di Indonesia memerlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak agar tercapai hasil yang optimal.
Rektor Universitas Paramadina Jakarta, Prof. Dr. Didik J. Rachbini, pada kesempatan ini juga menanggapi postur pemerintahan baru yang diperbesar di bawah kepemimpinan Presiden. Ia mempertanyakan efektivitas kabinet besar dalam mencapai target ekonomi, mengingat keberhasilan pembangunan lebih bergantung pada kompetensi dan integritas jajaran pemerintah.
“Yang terpenting bukan jumlah menteri, tetapi kemampuan mereka dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengatasi korupsi, serta memberdayakan KPK sebagai lembaga independen,” ungkap Prof. Didik. Ia berharap pemerintah fokus pada efisiensi anggaran dan birokrasi yang lebih ramping untuk menghasilkan kebijakan yang memberi nilai tambah bagi kesejahteraan rakyat.
Simposium ini mendapatkan sambutan antusias dari para peserta, mereka mendapatkan kesempatan untuk bertanya dalam sesi tanya jawab terutama terkait berbagai isu krusial seperti ketimpangan ekonomi, efektivitas program pembangunan, hingga langkah strategis dalam mewujudkan swasembada pangan.
Ahmad Zied Almathori menutup acara dengan harapan bahwa simposium ini dapat memberi kontribusi dalam mengembangkan pengetahuan dan kesadaran mahasiswa akan pentingnya peran mereka dalam ekonomi dan politik Indonesia ke depan. (nid/sil)
