KANAL24, Malang – Weatlhy Ocean is a Healthy Ocean, diungkapkan oleh DR. Mas Achmad Santosa Koordinator Satgas Nasional Illegal Fishing dalam Sail to Campus Melihat Laut Indonesia 2019-2024 Lebih Konservasi atau Eksploitasi. Hari ini (13/11/2019) di Universitas Brawijaya.
Lelaki yang akrab dipanggil Ota tersebut, mengungkapkan Indonesia beruntung punya Menteri KKP Susi Pujiastuti. Karena Susi paham bagaimana modus operasi dari penjarahan ikan di laut Indonesia. Alumni UI itu menceritakan, pada hari pertama memasuki kantor, Susi menggagas moratorium yang artinya semua kapal ikan asing yang de facto yang ada sekitar 7.000-8.000 kapal tetapi yang terdaftar hanya 1300 itu tidak boleh ada ijin berlayar.
“Dari situ Bu Susi memerintahkan untuk melakukan audit terhadap kapal tersebut. Akhirnya ditemukan banyak tindak pidana dan pelanggaran administratif yang dilakukan. Intinya tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip terhadap kemanusiaan sangat rendah sekali. Oleh sebab itu Ibu Susi mengusulkan kepada Presiden untuk melarang penggunaan kapal asing. Sekarang diberlakukan apa yang disebut dalam Perpres No. 44 tahun 2016 tentang perikanan tangkap nasional, bahwa investasi asing hanya untuk sektor pengolahan, sementara penangkapan ikan sepenuhnya diserahkan kepada nelayan Indonesia,” terangnya.
PRnya adalah sekarang bagaimana menertibkan kapal-kapal di Indonesia, agar mereka patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai daya dukung ekosistem laut. Jadi, memang diperlukan pemahaman yang luar biasa.
Dengan beralihnya nahkoda Kementerian KKP kepada Edhy Prabowo, Ota berharap kebijakan kapal asing untuk tidak menangkap ikan di Indonesia berlanjut. Kemudian, sinergitas antara instansi satu dengan yang lain seperti, kementerian KKP, satgas 115, BAKAMLA, POLRI, dan TNI AL semakin kompak. Perlu diprioritaskan patroli di titik-titik kritis, seperti ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) dan di daerah perbatasan, contohnya perbatasan Indonesia dengan Timor Leste semakin diperkuat dengan patroli pengawasan dari berbagai instansi.
Disinggung mengenai apakah ada perubahan kebijakan di kepemimpinan Edhy Prabowo ini, Ota mengajak masyarakat untuk menunggu 1-2 bulan kedepan.
“Kan baru berapa lama jadi, saya kira sekarang menterinya masih mendengar beberapa pemaparan dari para stakeholder nanti kita lihat 1-2 bulan kedepan. Mudah-mudahan mengenai pemberatasan illegal fishing dengan tegas itu perlu diteruskan. Itu memang perlu ada satu komitmen politik yang sangat kuat,” tambahnya.
Terkait dengan tema yang hari ini dibahas, dosen hukum UI itu menyebutkan bahwa kunci laut Indonesia adalah sustainability. Ada keberlanjutan karena bagaimanapun sumber daya alam laut untuk kemslahatan dan kesejahteraan orang banyak. Jadi, yang penting itu sustainable use, dalam sustainable use ada konservasi juga. Disamping ada utilisasi, juga ada kemanfaatan secara berkelanjutan artinya daya dukung ekosistem laut itu diberi kesempatan untuk bernafas, bringiable tapi tetap tidak bisa eksploitasi ekstraktif begitu saja hanya untuk kepentingan jangka pendek. (meg)
