Kanal24, Malang – Pemerintah menindaklanjuti program Paket Ekonomi 2025 dengan total anggaran mencapai Rp15,66 triliun. Rinciannya terdiri dari Rp12,79 triliun yang bersumber dari APBN dan Rp2,87 triliun dari non-APBN, terutama melalui BPJS Ketenagakerjaan. Delapan program jangka pendek disiapkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan pekerja, serta memperkuat daya beli masyarakat.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, dalam paparan APBN Kita edisi September 2025, menegaskan bahwa paket ini diprioritaskan untuk mempercepat penyelesaian program lintas kementerian, terutama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan. “Ini kita jalankan, dan seluruh konstruksi aturan kita siapkan,” ujarnya.
Baca juga:
Ini Dua Cara Pemerintah Buka Lapangan Kerja
Delapan Program Prioritas Paket Ekonomi
Delapan program utama dirancang agar tepat sasaran. Pertama, program magang bagi lulusan perguruan tinggi dengan penerima manfaat 20 ribu orang. Setiap peserta mendapat uang saku setara UMP Rp3,3 juta per bulan selama enam bulan dengan anggaran Rp198 miliar.
Kedua, perluasan PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP) bagi 552 ribu pekerja sektor pariwisata. Program ini mengalokasikan Rp120 miliar untuk menanggung pajak penghasilan pekerja selama tiga bulan.
Ketiga, bantuan pangan berupa beras 10 kilogram untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama Oktober–November 2025, dengan anggaran Rp7 triliun.
Keempat, subsidi iuran JKK dan JKM bagi pengemudi transportasi daring, sopir, dan kurir, dengan total 731.361 penerima manfaat. BP Jamsostek menanggung Rp18,4 miliar untuk potongan 50 persen iuran serta jaminan perlindungan sosial seperti santunan kematian, beasiswa anak, dan santunan cacat.
Infrastruktur, Perumahan, dan Deregulasi
Program kelima, layanan tambahan perumahan BPJS Ketenagakerjaan (MLT) untuk 1.050 unit, didukung anggaran Rp150 miliar berupa relaksasi bunga kredit dan kelonggaran aturan kepesertaan.
Keenam, padat karya tunai di bawah Kementerian PUPR dan Kemenhub dengan total anggaran Rp5,3 triliun. Program ini melibatkan 609.465 orang melalui proyek fisik dan pembangunan infrastruktur yang menyerap tenaga kerja harian.
Ketujuh, percepatan deregulasi PP 28 terkait integrasi sistem RDTR digital dengan OSS. Sebanyak 50 daerah ditargetkan mendapat dukungan Rp175 miliar guna mempermudah perizinan usaha dan investasi.
Kedelapan, program perkotaan dengan anggaran Rp2,7 triliun untuk meningkatkan kualitas permukiman serta penyediaan ruang kerja bagi gig economy. Program ini dimulai di DKI Jakarta dan akan diperluas ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Makassar, dan Batam.
Baca juga:
Bappeda Jatim: Riset UB Jadi Pijakan Perbaikan Penanggulangan Kemiskinan
Harapan Dorong Pertumbuhan dan Daya Beli
Pemerintah berharap paket ini mampu menjaga daya beli masyarakat, memberikan perlindungan sosial kepada pekerja informal, serta memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan kombinasi dukungan APBN dan non-APBN, paket ekonomi 2025 diharapkan menciptakan efek ganda, mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga peningkatan investasi.
“Fokus kita adalah memastikan program berjalan cepat, tepat, dan menyentuh langsung masyarakat yang membutuhkan,” kata Suahasil. (nid)
