Kanal24, Malang – Perkembangan kecerdasan buatan (AI) yang pesat dalam beberapa tahun terakhir telah membawa dampak besar terhadap berbagai sektor, termasuk bidang keberlanjutan (sustainability). Namun, di balik potensi besar tersebut, muncul pula tantangan serius terkait kesiapan sumber daya manusia, tata kelola etika, serta relevansi penerapan AI terhadap kebutuhan nyata di lapangan. Menurut Prof. Dr. Sylvia Veronica N.P. Siregar, SE., Ak., CA., CSRS., CSRA., CSP, Chairperson Board of Director Institute of Certified Sustainability Practitioners (ICSP), penerapan AI dalam praktik keberlanjutan di Indonesia masih menghadapi sejumlah hambatan mendasar.
“Salah satu tantangan terbesar adalah memastikan bahwa penggunaan AI dilakukan dengan memahami kebutuhan tiap sektor. Jangan sampai AI hanya menjadi jargon, tanpa memberikan solusi nyata terhadap permasalahan yang ada,” ujarnya. Ia juga menyoroti bahwa kemampuan AI dalam mengolah data memang luar biasa, tetapi tanpa pemetaan kebutuhan informasi dan tata kelola etika yang baik, justru dapat menimbulkan bias dan pelanggaran nilai-nilai sosial. Oleh karena itu, menurutnya, tantangan utama ke depan adalah membangun kompetensi SDM yang memahami AI sekaligus memastikan penerapannya berpihak pada keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.
Baca juga:
UB Jadi Tuan Rumah Nahdliyyin Initiative Forum 2025
Sebagai bentuk konkret dari perhatian terhadap isu tersebut, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB) bekerja sama dengan Institute of Certified Sustainability Practitioners (ICSP) menyelenggarakan The 10th Sustainability Practitioner Conference (SPC) bertema “Sustainability in the Age of Artificial Intelligence (AI)”.
Acara ini digelar pada Kamis (23/10/2025), bertempat di Gedung Pascasarjana FEB UB lantai 7, dan dihadiri oleh akademisi, praktisi, serta pemangku kebijakan di bidang keberlanjutan dan teknologi digital. Dalam kesempatan ini, Prof. Sylvia bersama Andreas Bondan Satriadi, S.T., M.Sc., Coordinator for Ecosystem and Digital Space dari Kementerian PPN/Bappenas, hadir sebagai narasumber utama yang membahas potensi dan tantangan integrasi AI dalam sistem pembangunan berkelanjutan Indonesia.
Proses Kegiatan
Konferensi dimulai dengan sesi pembukaan oleh perwakilan FEB UB dan ICSP yang menekankan pentingnya kolaborasi antara dunia akademik, pemerintah, dan sektor swasta dalam menghadapi era digital yang terus berkembang. Dalam pemaparannya, Prof. Sylvia menjelaskan bahwa implementasi AI dalam konteks keberlanjutan tidak dapat dilakukan secara seragam di semua sektor.
“Setiap entitas memiliki kebutuhan data dan informasi yang berbeda, sehingga solusi AI yang diterapkan juga harus berbeda,” jelasnya. Ia mengingatkan bahwa euforia terhadap AI sering kali membuat pengguna lupa akan pentingnya analisis kebutuhan sebelum mengimplementasikannya.
Sementara itu, Andreas Bondan Satriadi dari Bappenas menyampaikan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi konferensi ini sebagai wadah untuk memperkuat kesadaran dan kolaborasi antara akademisi dan praktisi. “Kami melihat adanya kesadaran yang tinggi dari ICSP maupun dari kalangan akademisi terkait bagaimana digitalisasi dan AI dapat diintegrasikan dalam pembangunan nasional. Hal ini penting untuk memastikan bahwa inovasi teknologi tidak hanya efektif, tetapi juga sejalan dengan prinsip keberlanjutan,” ujarnya.
Strategi dan Tantangan
Dalam sesi diskusi panel, para pembicara sepakat bahwa tata kelola atau governance AI menjadi kunci dalam memastikan penerapannya tetap beretika dan bertanggung jawab. Prof. Sylvia menegaskan bahwa lembaga dan perusahaan yang menggunakan AI perlu memiliki komitmen terhadap prinsip etika dalam setiap prosesnya. “AI harus dikembangkan dengan tata kelola yang kuat agar hasilnya tidak menimbulkan bias, pelanggaran etika, atau ketimpangan sosial. Penggunaan teknologi harus berpihak pada kemanusiaan dan keberlanjutan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mendorong perguruan tinggi untuk memperbarui kurikulum pendidikan agar para lulusan memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja di era digital. “Kampus perlu melakukan curriculum review agar lulusannya siap menghadapi tantangan baru, khususnya dalam bidang AI dan sustainability. Kolaborasi antara universitas, asosiasi profesi, dan sektor industri menjadi penting untuk memastikan kualitas SDM yang berdaya saing,” tambahnya.
Dari sisi kebijakan, Andreas menjelaskan bahwa Bappenas telah memasukkan aspek digitalisasi dan keberlanjutan ke dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pihaknya juga mengadopsi pendekatan penta-helix, yaitu sinergi antara pemerintah, akademisi, industri, masyarakat, dan media, untuk mempercepat pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). “Kita memastikan pembangunan berkelanjutan dan transformasi digital berjalan searah melalui kerangka regulasi yang jelas. AI akan menjadi motor percepatan dalam pencapaian SDGs di masa depan,” ungkapnya.
Harapan dan Dampak ke Depan
Sebagai konferensi tahunan yang telah memasuki tahun ke-10, SPC menjadi wadah penting bagi para pelaku keberlanjutan untuk bertukar gagasan dan pengalaman. Prof. Sylvia menyampaikan bahwa ICSP selalu berupaya menjalin kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi di Indonesia untuk memastikan topik konferensi senantiasa relevan dengan kondisi global. “Kami berharap SPC tidak berhenti pada diskusi, tetapi benar-benar melahirkan gagasan yang dapat diterapkan. Kami ingin peserta membawa pulang ilmu baru dan mampu menerapkannya di profesinya masing-masing,” ujarnya.
Andreas pun menambahkan bahwa kolaborasi lintas sektor seperti ini sangat penting untuk memastikan transformasi digital yang inklusif. Ia menilai bahwa ke depan, keberlanjutan dan digitalisasi akan menjadi dua sisi yang saling melengkapi dalam pembangunan Indonesia. “Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, akademisi, dan dunia usaha, kita bisa memastikan bahwa pemanfaatan AI tetap etis, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
Melalui konferensi ini, FEB UB dan ICSP menegaskan komitmen mereka dalam memperkuat kapasitas SDM, memperbarui tata kelola teknologi, dan mendorong pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan perkembangan zaman. SPC ke-10 bukan hanya ruang akademik, tetapi juga gerakan nyata menuju masa depan Indonesia yang cerdas, beretika, dan berkelanjutan. (nid/tia)
