Kanal24, Malang – Universitas Brawijaya kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat kualitas pendidikan tinggi dengan meluncurkan Program Magister Ilmu Pemerintahan melalui Government Academic Forum 2025. Peluncuran ini menjadi langkah strategis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya (FISIP UB) untuk menjawab kebutuhan sumber daya manusia di bidang tata kelola pemerintahan yang semakin kompleks, sekaligus memperluas jangkauan akademik hingga tingkat nasional.
Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan kini menjadi tuntutan mendesak, baik di level desa hingga pemerintah pusat. Kondisi tersebut mendorong perlunya SDM yang memiliki kemampuan analitis, inovatif, dan berbasis riset. FISIP UB melihat kebutuhan tersebut sebagai peluang untuk menciptakan sebuah program pascasarjana yang tidak hanya relevan, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan tata kelola modern, termasuk kolaborasi internasional. Oleh karena itu, Government Academic Forum 2025 menjadi momentum penting untuk memperkenalkan sekaligus meresmikan Magister Ilmu Pemerintahan sebagai jawaban atas tantangan tersebut.
Baca juga:
FH UB: Saatnya MPR Membumikan Risalah Amandemen UUD 1945
Acara bertajuk Government Academic Forum 2025—yang sekaligus menjadi momen Launching Magister Ilmu Pemerintahan—dilaksanakan pada Rabu (26/11/2025) di Gedung Widyaloka Universitas Brawijaya. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UB, serta menghadirkan dua narasumber utama yaitu Prof. Dr. Ir. Imam Santoso, MP. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Dr. Ahmad Imron Rozuli, S.E., M.Si., Dekan FISIP UB.
Khusus Dirancang untuk Kebutuhan Pemerintahan Modern
Dekan FISIP UB, Dr. Ahmad Imron Rozuli, menjelaskan bahwa program ini tidak hanya menyasar ASN atau perangkat pemerintah daerah, tetapi juga membuka kesempatan bagi akademisi, korporasi, maupun tenaga pendidik. Segmen yang luas tersebut dipilih untuk memperkuat pemahaman mengenai pemerintahan secara komprehensif.
Ia menekankan bahwa kekhasan program akan terus dibangun secara bertahap, termasuk fokus pada inovasi tata kelola dari tingkat desa hingga nasional. Peningkatan fungsi layanan publik dan penyusunan kebijakan berbasis data menjadi kompetensi inti yang ditanamkan kepada mahasiswa.
Program ini juga tengah mempersiapkan kerja sama joint research dan double degree dengan sejumlah institusi di Malaysia. Dengan demikian, lulusan magister nantinya diharapkan memiliki perspektif global dan kompetensi praktik yang lebih tajam.
Target Kelas Efektif dan Pembukaan Mulai Desember
Dr. Imron memaparkan bahwa pembukaan program akan dimulai pada pertengahan Desember hingga Januari mendatang. Target awal mencakup dua kelas dengan kapasitas 15–20 mahasiswa per kelas agar proses pembelajaran lebih efektif.
Antusiasme sudah terlihat dari pemerintah daerah, termasuk empat kabupaten di Merauke yang siap mengirim calon mahasiswa secara daring dan luring. Model pembelajaran hybrid yang fleksibel diterapkan untuk menyesuaikan kebutuhan daerah-daerah jauh.
Selain S2 Ilmu Pemerintahan, FISIP UB juga tengah mempersiapkan pembukaan Prodi Ilmu Politik serta Program Doktor Ilmu Komunikasi yang akan berjalan beriringan.
Penguatan Reputasi Akademik UB di Tingkat Nasional
Wakil Rektor I UB, Prof. Dr. Imam Santoso, MP., menegaskan bahwa peluncuran program ini merupakan bagian dari akselerasi UB dalam memperkuat reputasi akademik. Pembukaan program pascasarjana baru dinilainya sebagai langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan SDM pemerintahan yang memahami dasar keilmuan dengan kuat.
Prof. Imam menyebut bahwa keberadaan Magister Ilmu Pemerintahan akan menjadi rujukan bagi calon pengambil kebijakan agar setiap keputusan yang dibuat memiliki landasan analitis yang akurat dan berbasis riset ilmiah.
UB sendiri saat ini tengah memperkuat ekosistem pascasarjana di berbagai fakultas, termasuk S2 Pemerintahan, S2 Politik, dan S3 Komunikasi. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan posisi universitas dalam lanskap pendidikan nasional maupun internasional.
Program Magister Ilmu Pemerintahan kini menunggu proses akreditasi dari LAM-SPAG sebagai lembaga pengganti BAN-PT. FISIP UB optimis akreditasi akan rampung pada Februari sehingga perkuliahan dapat dimulai sesuai target.Dengan rangkaian persiapan yang matang, UB berharap program ini mampu mencetak lulusan magister yang berpikir kritis, adaptif, serta mampu menghadirkan inovasi dalam tata kelola pemerintahan. Selain itu, kolaborasi antara akademisi dan praktisi juga disiapkan agar pembelajaran lebih aplikatif dan relevan dengan kebutuhan lapangan. (nid/dht)
