Kanal24, Malang – Transformasi dunia kerja Indonesia menghadapi tantangan serius di tengah besarnya jumlah angkatan kerja dan ketimpangan kompetensi tenaga kerja. Perguruan tinggi dinilai memegang peran kunci untuk memastikan lulusan tidak hanya siap kerja, tetapi juga relevan dengan kebutuhan industri dan terlindungi dalam sistem ketenagakerjaan yang terus berubah.
Hal ini disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Prof. Yassierli, Ph.D., dalam orasi ilmiah pada Rapat Pleno Terbuka Majelis Wali Amanat yang menjadi agenda utama peringatan Dies Natalis ke-63 Universitas Brawijaya, di Gedung Samantha Krida (5/1/2026).
Di hadapan civitas akademika Universitas Brawijaya dan para tamu undangan, Menaker menegaskan bahwa usia 63 tahun merupakan fase matang bagi Universitas Brawijaya untuk memberikan dampak nyata, baik di tingkat nasional maupun global. Menurutnya, kampus tidak lagi cukup berperan sebagai pusat produksi ilmu pengetahuan semata.
“Usia 63 tahun bukan usia yang sedikit. Ini usia yang lebih dari cukup untuk memberikan impact dan hadir dalam kancah internasional,” ujar Yassierli dalam orasinya.
Ia menekankan, perguruan tinggi harus mengambil peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam menjawab persoalan ketenagakerjaan nasional. “Kami dari Kementerian Ketenagakerjaan sangat berharap dan yakin bahwa kampus bisa dan mampu menjadi mitra kami dalam mewujudkan amanat konstitusi, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak,” tegasnya.
Dalam paparannya, Menaker membeberkan potret ketenagakerjaan Indonesia yang dinilainya sarat tantangan dan kompleksitas. Saat ini, Indonesia memiliki sekitar 153 juta angkatan kerja dengan latar belakang pendidikan yang sangat beragam dan sebaran geografis dari Sabang hingga Merauke.
“Lebih dari 86 persen tenaga kerja kita berpendidikan maksimal SMA atau SMK. Ini menjadi tantangan besar, terutama dalam meningkatkan kualitas dan daya saing SDM,” ungkap Yassierli.
Kondisi tersebut turut berdampak pada dominasi pekerja di sektor informal. Menurutnya, sebagian besar pekerja informal tidak menerima upah rutin setiap bulan, termasuk pekerja lepas dan pekerja berbasis platform digital. “Mereka tetap harus mendapatkan jaminan dan perlindungan sosial. Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama,” ujarnya.
Yassierli juga menyoroti kontribusi tingkat pendidikan terhadap angka pengangguran. Ia menyebut lulusan perguruan tinggi menyumbang sekitar 6,2 persen angka pengangguran, diploma 4,8 persen, sementara lulusan SMK mencapai sekitar 8 persen. Data tersebut, kata dia, menunjukkan adanya kesenjangan antara kompetensi lulusan dan kebutuhan dunia kerja.
Dalam suasana yang lebih cair, Menaker menyampaikan pantun yang menekankan pentingnya penguatan pembelajaran berbasis kompetensi untuk meningkatkan keterhubungan antara dunia pendidikan dan industri. Ia menilai pendekatan link and match menjadi kunci untuk menekan ketimpangan tersebut.
“Pembelajaran berbasis kompetensi harus terus diperkuat agar lulusan kita benar-benar siap menghadapi kebutuhan industri,” katanya.
Selain memaparkan tantangan, Menaker juga menyampaikan komitmen Kementerian Ketenagakerjaan dalam menggulirkan berbagai program strategis yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, produktivitas, serta transformasi hubungan industrial yang adaptif terhadap perubahan zaman.
Kehadiran Menteri Ketenagakerjaan dalam Dies Natalis ke-63 Universitas Brawijaya ini sekaligus menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi. Sinergi tersebut diharapkan mampu melahirkan kebijakan dan inovasi pendidikan yang berdampak langsung pada perbaikan kualitas ketenagakerjaan nasional.(Din/Cay)
Comments 2