Kanal24, Malang — Di tengah derasnya arus informasi digital dan meningkatnya ancaman disinformasi global, Finlandia mengambil langkah progresif dengan memulai perang melawan berita palsu sejak usia dini. Negara Nordik tersebut menjadikan literasi media sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional, bahkan dimulai dari ruang kelas prasekolah. Kebijakan ini dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk membangun masyarakat yang kritis, tangguh, dan tidak mudah terpengaruh hoaks.
Upaya ini berangkat dari kesadaran bahwa berita palsu tidak hanya mengganggu ruang publik, tetapi juga dapat mengancam demokrasi, stabilitas sosial, dan keamanan nasional. Oleh karena itu, pendidikan di Finlandia tidak hanya berfokus pada kemampuan membaca dan berhitung, melainkan juga pada keterampilan memahami, menganalisis, dan memverifikasi informasi.
Baca juga:
2025 Jadi Tahun Uji Coba Sistem Kesehatan Indonesia
Sejak usia sekitar tiga hingga enam tahun, anak-anak di Finlandia mulai dikenalkan pada konsep dasar informasi. Guru mengajak siswa membedakan cerita nyata dan fiksi, memahami gambar, serta mendiskusikan pesan sederhana yang mereka lihat atau dengar. Metode ini dirancang dengan pendekatan bermain agar sesuai dengan perkembangan usia anak, namun tetap menanamkan fondasi berpikir kritis.
Memasuki jenjang sekolah dasar, materi literasi media dikembangkan lebih jauh. Siswa diajarkan membaca judul berita secara kritis, mengenali sumber informasi, serta memahami tujuan di balik sebuah konten. Mereka juga dilatih untuk tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial atau internet, melainkan melakukan pengecekan sederhana sebelum menyimpulkan sesuatu.
Seiring perkembangan teknologi, Finlandia juga mulai memasukkan literasi kecerdasan buatan ke dalam proses pembelajaran. Para siswa diperkenalkan pada cara kerja teknologi digital, termasuk bagaimana konten seperti teks, gambar, atau video dapat dibuat dan dimanipulasi menggunakan teknologi berbasis AI. Langkah ini dianggap penting karena teknologi tersebut semakin sering dimanfaatkan dalam penyebaran informasi palsu yang sulit dibedakan dari kenyataan.
Guru berperan sentral dalam kebijakan ini. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, tetapi juga fasilitator diskusi dan pembimbing berpikir kritis. Proses pembelajaran mendorong siswa untuk bertanya, berdiskusi, dan mengemukakan pendapat berdasarkan alasan yang logis. Dengan demikian, kelas menjadi ruang aman untuk belajar menyikapi perbedaan informasi dan sudut pandang.
Selain sekolah, media massa di Finlandia turut mendukung gerakan literasi informasi. Berbagai program edukasi, kolaborasi dengan sekolah, hingga penerbitan materi khusus untuk pelajar dilakukan guna menumbuhkan kebiasaan mengonsumsi berita yang bertanggung jawab. Sinergi antara dunia pendidikan dan media ini memperkuat ekosistem informasi yang sehat di masyarakat.
Kebijakan pendidikan tersebut juga berkaitan erat dengan kondisi geopolitik Finlandia. Sebagai negara yang berada di kawasan strategis Eropa Utara, Finlandia menyadari pentingnya ketahanan masyarakat terhadap pengaruh eksternal, termasuk propaganda dan manipulasi informasi. Literasi media dipandang sebagai salah satu bentuk pertahanan sipil non-militer yang efektif.
Hasil dari strategi ini terlihat dari tingkat kepercayaan masyarakat Finlandia terhadap media yang relatif tinggi serta kemampuan publik dalam menyaring informasi. Finlandia kerap dinilai sebagai salah satu negara dengan tingkat ketahanan terbaik terhadap hoaks dan disinformasi di Eropa.
Pengalaman Finlandia kini menjadi rujukan bagi banyak negara lain yang menghadapi tantangan serupa. Pendekatan jangka panjang melalui pendidikan sejak dini dinilai lebih berkelanjutan dibandingkan sekadar penindakan terhadap konten palsu. Dengan membekali generasi muda kemampuan berpikir kritis, Finlandia berupaya memastikan bahwa masyarakat masa depan tidak hanya cakap secara digital, tetapi juga bijak dalam menyikapi informasi. (nid)
