Kanal24, Malang – Forum Kajian dan Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FKPH FH UB) menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat budaya riset mahasiswa melalui pendampingan sejak dini serta penyediaan ruang aktualisasi di bidang kajian dan penelitian hukum. Upaya tersebut diwujudkan melalui program unggulan yang secara konsisten dijalankan untuk mendorong keterlibatan mahasiswa, khususnya mahasiswa baru, dalam kegiatan riset ilmiah dan kompetisi akademik.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Pelantikan Pengurus Lembaga Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada Selasa (07/01/2026). Kegiatan ini berlangsung di Hall Rudi Margono & Didik Farkhan dan sekaligus mengukuhkan kepengurusan baru lembaga otonom, termasuk Forum Kajian dan Penelitian Hukum FH UB.
Program Unggulan FKPH
Direktur Utama FKPH FH UB, Dwi Fitri Rahmadani Panggabean, menyampaikan bahwa FKPH secara konsisten memiliki dua program unggulan yang dijalankan dari tahun ke tahun. Program pertama adalah Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) MABA, yang difokuskan pada pendampingan mahasiswa baru agar mampu berkontribusi sejak dini dalam bidang riset ilmiah.
Melalui program ini, FKPH berperan aktif dalam membersamai delegasi mahasiswa, khususnya mahasiswa baru, untuk terjun dalam kegiatan penelitian dan kompetisi ilmiah di berbagai tingkat.
Constitutional Law Festival
Program unggulan kedua FKPH adalah Constitutional Law Festival (CLF), sebuah ajang kompetisi ilmiah yang bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi. Kompetisi ini terdiri dari dua kategori utama, yakni lomba karya tulis ilmiah dan kompetisi perancangan peraturan perundang-undangan.
Menurut Dwi Fitri, CLF menjadi ruang aktualisasi mahasiswa Fakultas Hukum dalam mengasah kemampuan analisis konstitusional serta pemahaman terhadap sistem hukum nasional secara aplikatif.
Penyaringan Minat dan Bakat Mahasiswa
Dalam upaya mengembangkan potensi mahasiswa, FKPH menerapkan sistem penyaringan minat dan bakat. Mahasiswa diarahkan sesuai ketertarikan masing-masing, baik di bidang riset, kajian hukum, pengabdian masyarakat, maupun bidang pendukung lainnya seperti desain dan media.
“Ketika mahasiswa sudah menemukan minatnya, maka akan ditempatkan pada bidang yang sesuai dan menjalankan program kerja unggulan berdasarkan kapasitas masing-masing,” jelasnya. Skema ini dinilai efektif dalam membangun ekosistem organisasi yang produktif dan berorientasi pada pengembangan individu.
Tantangan Kelembagaan
Di sisi lain, Dwi Fitri mengakui bahwa tantangan terbesar yang dihadapi lembaga otonom, termasuk FKPH, adalah keterbatasan fasilitas dan efisiensi anggaran. Ketiadaan sekretariat menjadi kendala utama dalam menunjang aktivitas organisasi, di samping keterbatasan dana yang juga dirasakan oleh lembaga otonom lainnya di FH UB.
Meski demikian, FKPH berkomitmen untuk tetap menjalankan program-program unggulan secara optimal. Kepengurusan baru diharapkan mampu beradaptasi dengan berbagai keterbatasan serta terus berinovasi demi memperkuat budaya riset dan kajian hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. (nid/cay)
