Kanal24, Malang – Persoalan gizi masih menjadi tantangan mendasar dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Tingginya angka stunting, meningkatnya penyakit tidak menular, hingga ketimpangan akses layanan gizi menunjukkan bahwa kualitas kesehatan masyarakat belum sepenuhnya teratasi. Padahal, agenda besar Indonesia Emas 2045 menuntut generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing tinggi. Dalam konteks inilah, peran ahli gizi menjadi semakin strategis.
Menjawab tantangan tersebut, pelantikan pengurus Dewan Pengurus Daerah Persatuan Ahli Gizi Indonesia (DPD PERSAGI) Jawa Timur (17/1/2026) menjadi momentum penguatan peran organisasi profesi dalam mendukung pembangunan manusia unggul. PERSAGI menegaskan posisinya tidak hanya sebagai pelaksana teknis layanan kesehatan, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik di bidang gizi.
Ketua DPD PERSAGI Jawa Timur periode 2026–2031, Prof. Dian Handayani, SKM, M.Kes, Ph.D., menyampaikan bahwa arah kebijakan organisasi di tingkat daerah akan selaras dengan program Dewan Pengurus Pusat (DPP) PERSAGI. Menurutnya, peningkatan kualitas dan profesionalisme ahli gizi menjadi kunci agar kontribusi profesi ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
“Sebagai ketua DPD yang baru dilantik, tentu program kami harus linier dengan DPP. Fokus utama kami adalah peningkatan kapasitas ahli gizi, keterlibatan aktif dalam mendukung ketersediaan tenaga gizi yang berkualitas, serta meningkatkan daya saing sumber daya manusia PERSAGI,” ujar Prof. Dian.
Prof. Dian yang juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Brawijaya (Fikes UB) ini menambahkan, tantangan persoalan gizi saat ini semakin kompleks dan membutuhkan pendekatan lintas sektor. Karena itu, PERSAGI Jawa Timur mendorong sinergi dengan perguruan tinggi, institusi pelayanan kesehatan, serta pemangku kepentingan lainnya.
“Kami bersinergi dengan pendidikan tinggi dan pelayanan kesehatan untuk memahami permasalahan gizi yang terjadi di lapangan. Untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan daerah, pendekatannya harus berbasis evidence, sehingga program yang dijalankan benar-benar menunjukkan manfaat dan mendukung agenda pemerintah,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Pusat PERSAGI, Ir. Doddy Izwardy, B.Sc., MA, Ph.D, menilai optimalisasi peran ahli gizi secara nasional menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Salah satu isu krusial yang menjadi perhatian adalah penegakan etika profesi di tengah dinamika sosial dan budaya yang berbeda di setiap wilayah.
“Tantangan paling krusial adalah etika profesi gizi, karena ini menyangkut sikap dan budaya profesional. DPP PERSAGI berupaya menegakkan profesionalisme ahli gizi secara konsisten, dari pusat hingga daerah, meskipun tantangan di setiap wilayah berbeda,” kata Doddy.
Selain etika profesi, perkembangan digitalisasi juga menjadi tantangan sekaligus peluang. Menurut Doddy, ahli gizi dituntut mampu menyampaikan pesan-pesan gizi dengan bahasa yang relevan dan mudah dipahami masyarakat di era media sosial.
“Pemahaman gizi seimbang harus disampaikan dengan pendekatan yang tepat. Tidak hanya soal asupan makanan, tetapi juga mencakup aktivitas fisik dan pemantauan status kesehatan secara rutin,” ujarnya.
Melalui sinergi antara DPD dan DPP PERSAGI, penguatan kompetensi serta profesionalisme ahli gizi diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. PERSAGI menargetkan peran ahli gizi sebagai pilar penting pembangunan kesehatan nasional, sekaligus fondasi utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.(Din/Yor)
