Kanal24, Jakarta — Penunjukan Thomas Aquinas Muliatna Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia menandai babak baru dalam penguatan kebijakan ekonomi nasional. Mantan Wakil Menteri Keuangan ini resmi masuk jajaran pimpinan bank sentral setelah mendapatkan persetujuan DPR RI (26/1/2026) melalui proses uji kelayakan dan kepatutan.
Keputusan ini diumumkan usai rapat paripurna DPR yang menyetujui calon Deputi Gubernur BI periode terbaru, sebagaimana disampaikan dalam keterangan resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Penunjukan tersebut sekaligus mempertegas arah sinergi kebijakan fiskal dan moneter di tengah tantangan ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian.
Thomas Djiwandono bukan nama baru dalam perumusan kebijakan ekonomi nasional. Selama menjabat sebagai Wamenkeu, ia terlibat langsung dalam pengelolaan APBN, strategi pembiayaan negara, serta pengendalian risiko fiskal. Pengalaman tersebut dinilai relevan dengan tantangan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar, inflasi, dan sistem keuangan.
Dalam berbagai kesempatan, Bank Indonesia menekankan pentingnya koordinasi erat dengan pemerintah, terutama dalam menjaga stabilitas makroekonomi. Kehadiran figur berlatar belakang fiskal di tubuh BI dipandang dapat memperkuat komunikasi kebijakan, tanpa mengabaikan prinsip independensi bank sentral.
Pengangkatan Thomas juga datang di saat Bank Indonesia menghadapi tantangan struktural, mulai dari dinamika suku bunga global, fluktuasi nilai tukar rupiah, hingga tekanan inflasi pangan dan energi. Selain itu, BI juga mengemban agenda strategis penguatan sistem pembayaran digital serta pengembangan ekonomi keuangan syariah.
Dari sisi kebijakan, banyak pihak menilai pengalaman Thomas di Kementerian Keuangan Republik Indonesia menjadi modal penting dalam memahami keterkaitan antara stabilitas fiskal dan moneter. Selama ini, koordinasi kedua institusi tersebut menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional, terutama pasca pandemi dan di tengah gejolak geopolitik global.
Meski demikian, publik juga menaruh perhatian pada komitmen menjaga independensi Bank Indonesia. Sebagai bank sentral, BI memiliki mandat konstitusional untuk menjalankan kebijakan moneter secara bebas dari intervensi politik. Dalam konteks ini, integritas dan profesionalisme menjadi kunci utama agar sinergi fiskal–moneter tidak bergeser menjadi dominasi salah satu pihak.
Sejumlah pengamat ekonomi menilai penunjukan Thomas Djiwandono mencerminkan kepercayaan pemerintah terhadap pendekatan kebijakan berbasis kehati-hatian dan data. Selama rekam jejaknya di pemerintahan, ia dikenal memiliki pendekatan teknokratik dan komunikatif, terutama dalam merespons dinamika ekonomi yang cepat berubah.
Pemberitaan mengenai pengangkatan Thomas sebagai Deputi Gubernur BI juga mendapat sorotan luas dari media nasional, termasuk ANTARA News, yang menilai langkah ini sebagai bagian dari penguatan arsitektur kebijakan ekonomi nasional.
Ke depan, peran Thomas Djiwandono di Bank Indonesia akan sangat menentukan, tidak hanya dalam menjaga stabilitas ekonomi jangka pendek, tetapi juga dalam mendukung agenda pembangunan jangka panjang. Di tengah target pertumbuhan berkelanjutan dan stabilitas ekonomi, sinergi kebijakan yang solid menjadi kebutuhan mutlak.(Din)
