Kanal24, Malang – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menghadapi krisis keuangan serius yang memicu kekhawatiran akan masa depan organisasi tersebut dan keberlanjutan multilateralisme global. Sekretaris Jenderal PBB António Guterres memperingatkan bahwa lembaga internasional itu berisiko mengalami kelumpuhan operasional jika negara-negara anggota tidak segera melunasi kewajiban kontribusi mereka.
Dalam pernyataan resminya kepada negara anggota, Guterres menegaskan bahwa kondisi kas PBB semakin menipis dan dapat mengganggu jalannya program-program utama. “Kami menghadapi krisis likuiditas yang nyata. Tanpa pembayaran penuh dan tepat waktu dari negara anggota, kemampuan kami untuk menjalankan mandat akan terancam,” ujarnya.
Baca juga:
Aksi Sederhana Bangun Kesetaraan Gender di Kantor
Peringatan tersebut bukan sekadar retorika. Sejumlah laporan menunjukkan bahwa tunggakan kontribusi dari beberapa negara, termasuk negara dengan porsi kontribusi terbesar, telah mencapai miliaran dolar AS. Kondisi ini membuat PBB harus menerapkan langkah penghematan, mulai dari pembatasan perekrutan staf, pengurangan perjalanan dinas, hingga penundaan sejumlah kegiatan.
Beban Tunggakan dan Krisis Likuiditas
Struktur pendanaan PBB bergantung pada kontribusi wajib negara anggota yang dihitung berdasarkan kapasitas ekonomi masing-masing negara. Ketika pembayaran tersendat, arus kas organisasi ikut terganggu. Dalam beberapa tahun terakhir, tren keterlambatan pembayaran semakin meningkat.
Seorang pejabat senior PBB menyebut bahwa organisasi kini berada dalam situasi “bertahan hidup”. “Kami harus memprioritaskan pengeluaran yang paling mendesak. Tidak semua program bisa berjalan normal,” katanya.
Amerika Serikat sebagai kontributor terbesar disebut memiliki tunggakan signifikan, terutama untuk anggaran reguler dan operasi penjaga perdamaian. Selain itu, beberapa negara lain juga tercatat belum melunasi kewajiban mereka secara penuh. Akibatnya, anggaran tahunan PBB yang bernilai miliaran dolar terancam defisit operasional.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah negara-negara anggota masih menempatkan multilateralisme sebagai prioritas?
Didirikan pasca-Perang Dunia II, PBB menjadi simbol kerja sama global dalam menjaga perdamaian, keamanan, dan pembangunan. Namun dalam satu dekade terakhir, gelombang nasionalisme dan kecenderungan unilateralisme dinilai semakin menguat.
Multilateralisme yang Ditinggalkan?
Pengamat hubungan internasional menilai krisis keuangan PBB tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik global. “Ketika negara-negara besar lebih fokus pada agenda domestik dan kepentingan nasional sempit, komitmen terhadap lembaga multilateral ikut melemah,” ujar seorang analis kebijakan global.
Kondisi tersebut tercermin dalam berkurangnya dukungan politik dan finansial terhadap berbagai badan di bawah naungan PBB. Beberapa negara bahkan sempat menarik diri dari forum atau perjanjian internasional tertentu, memperlihatkan retaknya konsensus global.
Meski demikian, sejumlah negara berkembang tetap menegaskan pentingnya multilateralisme. Perwakilan Indonesia dalam sebuah forum internasional menegaskan, “Di tengah tantangan global seperti perubahan iklim dan konflik bersenjata, kerja sama multilateral bukan pilihan, melainkan keharusan.”
Dampak terhadap Program Global
Krisis keuangan ini berpotensi mengganggu berbagai program penting PBB, mulai dari misi penjaga perdamaian hingga bantuan kemanusiaan dan perlindungan hak asasi manusia. Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB dilaporkan telah melakukan efisiensi besar-besaran akibat keterbatasan dana.
Seorang pejabat HAM PBB menyatakan, “Kami terpaksa mengurangi sejumlah operasi lapangan dan menunda beberapa inisiatif pemantauan. Ini tentu berdampak pada perlindungan masyarakat rentan.”
Di bidang kemanusiaan, keterbatasan anggaran juga mengancam respons terhadap krisis pangan, konflik, dan bencana alam di berbagai kawasan. Padahal, peran PBB kerap menjadi tumpuan utama bagi negara-negara yang terdampak krisis.
Selain itu, target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang dicanangkan hingga 2030 juga terancam melambat jika dukungan finansial terhadap badan-badan PBB terus melemah.
Seruan Reformasi dan Komitmen Baru
Di tengah krisis ini, muncul desakan agar PBB melakukan reformasi struktural, termasuk peningkatan transparansi dan efisiensi anggaran. Beberapa negara anggota menyatakan kesediaan untuk melunasi tunggakan, namun juga menuntut pembenahan tata kelola.
“Kami mendukung PBB, tetapi reformasi harus berjalan seiring dengan peningkatan kontribusi,” kata seorang diplomat dari negara anggota Dewan Keamanan.
Sekretaris Jenderal Guterres sendiri menyerukan solidaritas global. “PBB adalah milik semua negara anggota. Jika kita ingin organisasi ini tetap relevan dan efektif, maka komitmen bersama sangat diperlukan,” tegasnya.
Krisis ini menjadi momentum refleksi bagi komunitas internasional. Apakah dunia masih percaya pada kerja sama kolektif untuk menyelesaikan persoalan global, atau justru bergerak menuju fragmentasi? Jawaban atas pertanyaan tersebut akan menentukan masa depan PBB dan arah tatanan global dalam tahun-tahun mendatang. (nid)
