Kanal24, Malang – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) global memicu respons cepat dari sejumlah negara. Salah satu kebijakan yang menonjol adalah penggratisan transportasi umum sebagai upaya meredam dampak ekonomi sekaligus menjaga mobilitas masyarakat tetap terjangkau.
Lonjakan harga energi terjadi seiring konflik geopolitik di Timur Tengah yang mengganggu distribusi minyak dunia, terutama melalui jalur strategis seperti Selat Hormuz. Kondisi ini mendorong banyak pemerintah mengambil langkah intervensi langsung di sektor transportasi publik guna menekan beban masyarakat.
Di Australia, kebijakan transportasi gratis diterapkan di negara bagian Victoria dan Tasmania. Pemerintah Victoria menggratiskan layanan kereta, trem, dan bus selama April 2026 sebagai respons terhadap kenaikan harga BBM dan untuk mendorong peralihan dari kendaraan pribadi ke transportasi publik.
Baca juga:
Produk Fesyen dan Kecantikan Dominasi Pengiriman Selama Ramadhan 2026
Langkah serupa dilakukan Tasmania dengan durasi lebih panjang, yakni hingga akhir Juni 2026. Seluruh layanan bus dan feri, termasuk sebagian layanan sekolah, dibebaskan dari tarif guna menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan biaya hidup.
Kebijakan ini juga bukan sekadar bantuan sosial, tetapi strategi untuk menekan konsumsi bahan bakar. Penggunaan transportasi umum di wilayah tersebut dilaporkan meningkat signifikan setelah kebijakan diterapkan.
Selain Australia, Pakistan mengambil langkah lebih agresif. Pemerintah menggratiskan seluruh transportasi umum di Islamabad selama satu bulan setelah harga BBM melonjak tajam. Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi menyatakan, “Semua transportasi umum di Islamabad akan digratiskan untuk masyarakat selama 30 hari ke depan.”
Kebijakan ini dinilai sebagai upaya menjaga stabilitas sosial di tengah tekanan ekonomi yang meningkat. Lonjakan harga BBM di Pakistan sendiri berkaitan erat dengan krisis energi global yang memicu kenaikan harga bahan bakar secara signifikan.
Sejumlah negara lain sebelumnya juga telah menerapkan kebijakan serupa dalam bentuk subsidi besar. Spanyol, misalnya, memberikan layanan kereta gratis untuk tiket tertentu, sementara Jerman memperkenalkan program tiket murah untuk transportasi publik sebagai respons terhadap krisis energi.
Selandia Baru juga menempuh langkah dengan memangkas tarif transportasi umum hingga 50 persen guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga energi. Kebijakan-kebijakan ini menunjukkan pola serupa, yakni menjadikan sektor transportasi publik sebagai instrumen utama dalam meredam dampak inflasi energi.
Sejumlah analis menilai kebijakan transportasi gratis memiliki dua fungsi utama. Pertama, sebagai bantalan ekonomi jangka pendek untuk menjaga daya beli masyarakat. Kedua, sebagai strategi jangka panjang untuk mengubah perilaku mobilitas dengan mendorong penggunaan transportasi umum yang lebih ramah lingkungan.
Namun demikian, kebijakan ini juga memiliki konsekuensi fiskal. Program transportasi gratis diperkirakan menelan biaya besar dan menjadi beban bagi anggaran pemerintah daerah.
Meski begitu, di tengah ketidakpastian harga energi global, banyak negara menilai kebijakan ini tetap relevan sebagai solusi sementara. Selain membantu masyarakat, langkah ini juga berpotensi menekan konsumsi BBM dan mengurangi emisi karbon dari sektor transportasi.
Ke depan, kebijakan serupa diperkirakan akan terus digunakan sebagai instrumen respons cepat menghadapi krisis energi global. Pemerintah di berbagai negara melihat momentum ini sebagai peluang untuk memperkuat sistem transportasi publik sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. (nid)
