KANAL24, Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) menganggarkan dana sekitar Rp4 triliun untuk pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 (SP2020). Dana tersebut adalah bagian dari pagu anggaran APBN untuk BPS tahun 2020.
Kepala BPS, Suhariyanto, mengatakan dari total dana SP2020 tersebut mayoritas akan dipergunakan untuk akomodasi dan honorarium petugas survei dengan besaran mencapai 85-90 persen dari total anggaran. Diakuinya bahwa kebutuhan untuk akomodasi, transportasi serta honorarium petugas survei memang sangat besar. Pasalnya BPS akan merekrut petugas survei hingga mencapai sekitar 390 ribu orang dari seluruh wilayah di Indonesia.
“Itu anggaran murni dari BPS, tapi anggaran Rp4 triliun itu jika dibandingkan dengan jumlah petugas yang akan kita terjunkan rata-rata kecil sekali,” ujar Suhariyanto saat menghadiri acara Pertemuan Tematik Bakohumas dengan tema Peran Sentral Bakohumas dalam Pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019).
Suhariyanto menambahkan bahwa dalam merekrut surveyor, BPS akan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat yang ingin menjadi bagian dari petugas survei. Nantinya BPS akan melakukan verifikasi dan seleksi lantaran biasanya antusiasme masyarakat untuk menjadi surveyor sangat tinggi.
“Kita buka pendaftaran karena kita perlu petugas khusus jadi siapapun boleh mendaftar. Ada syarat-syarat, ada kriteria tertentu, bahkan ada wawancara yang harus dipenuhi,” sambung Suhariyanto.
Dalam melakukan SP2020, metode pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu Sensus Penduduk Online (SPO) yang bisa diakses melalui laman resmi sensus.bps.go.id selama 15 Februari-31 Maret 2020 dan Sensus Penduduk Wawancara (SPW) yang akan dilakukan selama Juli 2020. Metode kedua ini petugas akan mendatangi penduduk dari rumah ke rumah bagi yang belum berpartisipasi dalam SPO. Dua metode ini yang akan digunakan BPS dalam mencacah jumlah jiwa ini disebut dengan metode kombinasi.
Sementara di tahun 2030 mendatang diharapkan survei penduduk sudah dapat dilakukan dengan metode registrasi yang dilakukan secara online. Dengan begitu akan menghemat waktu dan biaya apabila arah kebijakan survei penduduk disepakati dengan metode kombinasi.
“Kalau sekarang saja (SP2020) kebutuhan dana Rp4 triliun, nanti tidak ada lagi, tinggal yang sampel saja (jika gunakan metode registrasi). Dengan metode registrasi kita bisa hemat biaya sampai 70 persen,” pungkas dia. (sdk)
