Kanal24, Malang – Wacana pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai tidak sekadar berkaitan dengan persoalan jabatan, tetapi juga berpotensi mencerminkan perubahan keseimbangan kekuasaan di lingkaran elite pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Brawijaya (UB), Dr. Verdy Firmantoro, S.I.Kom., M.I.Kom., menilai dinamika tersebut perlu dibaca melalui akumulasi tekanan hukum dan politik yang dapat berkembang menjadi persoalan legitimasi serta kepercayaan publik.
Menurut Verdy, Gibran selama ini bukan hanya menjalankan fungsi sebagai wakil presiden, tetapi juga menjadi simbol kesinambungan pengaruh politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam pemerintahan Prabowo.
Baca juga:
Prof Nur Chanifah Dorong Pendidikan Hukum Islam Adaptif

“Gibran juga merupakan simbol kesinambungan pengaruh Jokowi dalam pemerintahan Prabowo. Karena itu, berhentinya Gibran juga merepresentasikan dinamika perubahan keseimbangan pengaruh antara Hambalang dan Solo,” jelas Verdy saat memberikan analisis pada Senin (16/11/2026).
Ia menjelaskan, terdapat sejumlah kemungkinan kalkulasi politik di balik wacana pengunduran diri tersebut. Salah satunya berkaitan dengan upaya mengelola tekanan politik dan risiko reputasi.
Persoalan penyetaraan ijazah, misalnya, telah berkembang menjadi isu legitimasi jabatan. Meski Gibran membantah persoalan tersebut menjadi alasan pribadinya untuk berhenti, isu itu tetap menjadi bagian dari dinamika politik yang berkembang.
Selain itu, pengunduran diri juga berpotensi mengurangi beban politik pemerintahan Prabowo agar agenda pemerintah tidak terus terseret dalam polemik mengenai wakil presiden.
Verdy turut menyoroti isu penyadapan yang menyasar lingkaran elite. Menurutnya, isu tersebut memperumit konteks hubungan kekuasaan dan berpotensi berkaitan dengan dinamika relasi antaraktor politik, meskipun keterkaitannya dengan wacana pengunduran diri Gibran masih perlu dicermati.
“Dalam komunikasi politik, pengajuan berhenti bisa menjadi konsekuensi tekanan, tetapi sekaligus strategi mengelola beban politik,” ungkapnya.
Relasi Prabowo dan Jokowi Berpotensi Berubah
Lebih jauh, Verdy menilai Gibran selama ini berperan sebagai penghubung struktural antara kekuasaan Prabowo dan jejaring politik Jokowi pasca-Pilpres 2024.
Apabila Gibran tidak lagi menjabat sebagai wakil presiden, hubungan Prabowo dan Jokowi berpotensi mengalami perubahan. Relasi yang sebelumnya memiliki representasi langsung dalam pemerintahan melalui posisi wakil presiden dapat bergeser menjadi hubungan personal dan jaringan politik di luar jabatan.
Dalam konfigurasi tersebut, Prabowo memiliki ruang lebih besar untuk menata orkestrasi pemerintahannya. Sementara itu, Jokowi perlu mempertahankan pengaruh politik melalui jejaring dan kekuatan politik di luar jabatan wakil presiden.
Kondisi ini, menurut Verdy, membuka ruang rekonfigurasi kekuasaan sekaligus reorientasi negosiasi di antara elite nasional.
Prabowo dan Partai Gerindra berpeluang menata kembali keseimbangan kekuatan pemerintahan. Di sisi lain, Jokowi dan jaringan politik Solo menghadapi perubahan saluran pengaruh dalam pemerintahan.
Partai-partai koalisi seperti Golkar, PAN, Demokrat, serta kekuatan pendukung lainnya juga memiliki kepentingan terhadap proses penentuan wakil presiden pengganti.
Mekanisme Konstitusional dan Ujian Kepercayaan Publik
Dari sisi konstitusi, Verdy mengingatkan bahwa pergantian wakil presiden memiliki mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden dalam waktu paling lambat 60 hari.
Namun, terdapat perbedaan sumber legitimasi antara wakil presiden hasil pemilihan umum dengan wakil presiden yang dipilih melalui mekanisme konstitusional di MPR.
Perbedaan tersebut menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam proses pergantian kepemimpinan di tingkat eksekutif.
Verdy menilai situasi ini sekaligus menjadi ujian bagi Presiden Prabowo dalam membuktikan komitmen dan orientasi kebijakannya kepada masyarakat.
Jika sebelumnya terdapat pembagian representasi kekuatan politik dalam kepemimpinan nasional, perubahan posisi wakil presiden berpotensi membuat beban politik pemerintahan lebih terpusat pada presiden.
“Jika terjadi kritik publik, potensinya yang akan dijadikan sasaran tentu poros utama Presiden,” jelasnya.
Pergantian Wapres Bisa Pertegas Identitas Pemerintahan Prabowo
Terkait arah pemerintahan ke depan, Verdy melihat pergantian wakil presiden dapat membuka peluang penataan ulang hubungan kekuatan politik di dalam pemerintahan.
Apabila figur pengganti berasal dari representasi partai koalisi, posisi wakil presiden berpotensi menjadi instrumen akomodasi kepentingan antarpartai. Sementara itu, jika figur yang dipilih memiliki kedekatan politik dan kesamaan orientasi dengan Prabowo, hubungan kerja di tingkat eksekutif dapat mengalami konsolidasi dengan karakter berbeda.
Menurutnya, pergantian wakil presiden juga berpotensi memperjelas identitas politik pemerintahan Prabowo, apakah tetap menonjolkan kesinambungan politik Jokowi atau mulai mengembangkan karakter politiknya sendiri.
Dengan demikian, dinamika pengunduran diri Gibran tidak hanya menyangkut pergantian figur dalam jabatan wakil presiden. Lebih jauh, situasi tersebut dapat menjadi momentum perubahan konfigurasi kekuasaan, pola komunikasi politik, serta arah konsolidasi elite dalam pemerintahan Prabowo ke depan. (nid)













