Kanal24, Malang – Kebutuhan dunia profesional menuntut pendidikan kenotariatan tidak hanya menghasilkan lulusan yang memahami teori dan regulasi hukum, tetapi juga memiliki keterampilan yang dapat diterapkan dalam praktik. Kemampuan tersebut menjadi penting agar lulusan mampu menghadapi persoalan hukum sekaligus menjalankan tanggung jawab profesional sebagai notaris maupun Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
Upaya memperkuat relevansi pendidikan tersebut dibahas dalam Workshop Strategi Penguatan Relevansi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk Program Studi Unggul yang diselenggarakan Program Studi Magister Kenotariatan (MKn) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB) di Auditorium Lantai 6, Gedung A, FH UB, Kamis (19/11/2026). Dalam kegiatan tersebut, Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM), Dr. Destri Budi Nugraheni, S.H., M.Si., menyampaikan materi mengenai rekonstruksi kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE).
Baca Juga:
FH UB dan KAI Perkuat Kompetensi Hukum untuk Penanganan Aset Bermasalah
Kurikulum OBE Berorientasi pada Capaian Pembelajaran
Destri menjelaskan bahwa rekonstruksi kurikulum perlu diawali dengan pemahaman mengenai fungsi kurikulum sebagai pedoman dalam merencanakan, menyusun, dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk memperkuat kualitas pembelajaran adalah Outcome-Based Education (OBE), yakni sistem pendidikan yang berorientasi pada hasil atau capaian pembelajaran mahasiswa.
Melalui pendekatan tersebut, proses pendidikan tidak hanya berfokus pada materi yang disampaikan dosen, tetapi juga pada kompetensi yang harus dikuasai mahasiswa setelah menyelesaikan pembelajaran. Capaian tersebut perlu dirumuskan secara jelas agar dapat diukur dan dievaluasi.
Menurut Destri, tujuan pembelajaran menjadi dasar dalam menentukan metode pembelajaran hingga mekanisme penilaian. Dengan demikian, setiap mata kuliah harus memiliki keterkaitan dengan kompetensi yang ingin dicapai oleh mahasiswa.

“Pembelajaran itu memang berbasis kepada hasil sesuatu yang bisa diukur. Artinya, bagaimana kurikulum yang berbasis Outcome Based Education ini akan mengutamakan terkait dengan tujuan dari pembelajaran itu dan bagaimana kemudian tujuan pembelajaran itu bisa tercapai,” jelas Destri.
Penerapan OBE memungkinkan program studi mengevaluasi kesesuaian antara proses pembelajaran dan target kompetensi yang telah ditetapkan. Dengan begitu, keberhasilan pendidikan tidak hanya dilihat dari terlaksananya perkuliahan, tetapi juga dari kemampuan mahasiswa dalam memenuhi capaian pembelajaran.
Pembelajaran Kenotariatan Perlu Dekat dengan Praktik
Selain penyusunan capaian pembelajaran, Destri menekankan pentingnya menentukan metode pembelajaran sesuai karakteristik mata kuliah. Metode tersebut perlu dirancang berdasarkan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
Ia menjelaskan bahwa metode pembelajaran dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, termasuk pembelajaran hybrid maupun pemberian pengalaman belajar secara langsung kepada mahasiswa. Pemilihannya harus disesuaikan dengan kompetensi yang ingin dicapai dalam setiap mata kuliah.
Dalam pendidikan kenotariatan, pengalaman praktik menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan. Mahasiswa tidak cukup hanya memahami konsep dan ketentuan hukum di ruang kelas, tetapi juga perlu mengenal penerapannya dalam lingkungan profesional.
Salah satu contoh yang disampaikan Destri adalah kunjungan mahasiswa ke kantor pertanahan. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa dapat mengenal berbagai aplikasi yang perlu dipahami dalam pelaksanaan tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
Pengalaman tersebut menjadi salah satu bentuk pembelajaran yang menghubungkan pengetahuan akademik dengan kebutuhan praktik profesi. Mahasiswa diharapkan dapat memahami bagaimana materi yang diperoleh selama perkuliahan digunakan dalam menghadapi pekerjaan di bidang kenotariatan.
Kompetensi Lulusan Harus Terukur dan Relevan
Destri menilai salah satu tantangan dalam rekonstruksi kurikulum adalah merumuskan standar kompetensi lulusan atau Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) secara tepat. Rumusan tersebut kemudian perlu dijabarkan ke dalam Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) agar ketercapaian kompetensi dapat diukur melalui proses pembelajaran.
Pengukuran tersebut diperlukan untuk mengetahui kemampuan mahasiswa setelah menyelesaikan pendidikan, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, maupun nilai profesional. Ketiga aspek tersebut menjadi bagian penting dalam mempersiapkan lulusan menghadapi kebutuhan dunia kerja.
Menurutnya, program studi perlu memastikan bahwa setiap kompetensi yang dirumuskan benar-benar dapat diwujudkan melalui proses pembelajaran. Tantangannya terletak pada bagaimana capaian pembelajaran lulusan diterjemahkan menjadi target setiap mata kuliah yang terukur dan dapat dievaluasi.
Melalui workshop tersebut, Destri berharap peserta dapat menyusun rancangan kurikulum Magister Kenotariatan berbasis OBE secara lebih terarah dan selaras dengan standar nasional pendidikan. Ia juga menekankan pentingnya dukungan berbagai pihak, mulai dari dosen pengajar, tenaga kependidikan, mahasiswa, hingga pemangku kepentingan terkait.
Dukungan tersebut diperlukan agar rekonstruksi kurikulum tidak berhenti pada penyusunan dokumen akademik, tetapi benar-benar diterapkan dalam proses pendidikan. Dengan demikian, pengembangan kurikulum Magister Kenotariatan FH UB diharapkan dapat memperkuat relevansi pembelajaran sekaligus menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan profesi kenotariatan. (ndr)














