Kanal24, Malang – Mempertahankan akreditasi unggul bukan sekadar memenuhi dokumen penilaian, tetapi memastikan kualitas pendidikan berjalan secara konsisten. Perubahan instrumen akreditasi, persaingan memperoleh mahasiswa, hingga tuntutan produktivitas akademik menjadi tantangan yang perlu diantisipasi perguruan tinggi. Karena itu, program studi dituntut membangun sistem penjaminan mutu yang tidak hanya berorientasi pada hasil akreditasi, tetapi juga peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan secara berkelanjutan.
Tantangan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Workshop Strategi Penguatan Relevansi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk Program Studi Unggul yang diselenggarakan Program Studi Magister Kenotariatan (MKn) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB) di Auditorium Lantai 6, Gedung A, FH UB, Kamis (19/11/2026). Dalam kegiatan tersebut, Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Prof. Nanik Trihastuti, S.H., M.Hum., memaparkan sejumlah aspek yang perlu diperhatikan program studi untuk mempertahankan akreditasi unggul di tengah perubahan instrumen penilaian.
Baca Juga:
FH UB Bahas Peran ESG dalam Perkembangan Hukum Korporasi
Perubahan Instrumen Menuntut Kesiapan Program Studi
Prof. Nanik menjelaskan bahwa mempertahankan predikat unggul membutuhkan persiapan berkelanjutan, terlebih dengan adanya pembaruan instrumen dan aturan akreditasi. Program studi perlu memahami perubahan tersebut agar strategi peningkatan mutu yang diterapkan tetap sesuai dengan aspek penilaian.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah kecukupan sumber daya manusia, khususnya komposisi antara dosen akademik dan praktisi yang terlibat dalam proses pembelajaran. Menurutnya, keseimbangan keduanya perlu diperhatikan karena ketidaksesuaian komposisi dapat memengaruhi pemenuhan persyaratan kecukupan sumber daya manusia dalam penilaian akreditasi.

“Saya beberapa kali menemukan di beberapa prodi MKN itu jumlah dosen dengan praktisi tidak imbang, banyak praktisinya sehingga itu yang menyebabkan kemudian tidak lolos untuk kualifikasi syarat kecukupan atau perimbangan antara dosen dengan praktisi,” ungkap Prof. Nanik.
Selain sumber daya manusia, penyelesaian studi mahasiswa juga perlu menjadi perhatian. Proses penyusunan tesis yang berlangsung terlalu lama dapat memperpanjang masa studi. Karena itu, program studi perlu memperhatikan efektivitas pembimbingan dan penyelesaian tugas akhir agar proses akademik berjalan lebih optimal.
Animo Mahasiswa dan Diferensiasi Misi Jadi Sorotan
Aspek lain yang disoroti Nanik adalah animo calon mahasiswa. Ia menilai perkembangan persaingan antarperguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi swasta yang menawarkan berbagai kemudahan penerimaan mahasiswa, perlu direspons oleh perguruan tinggi negeri melalui strategi pengelolaan program studi yang tepat.
Ia mengungkapkan bahwa jumlah mahasiswa baru pada sejumlah program studi terkadang mengalami fluktuasi dari satu periode penerimaan ke periode berikutnya. Kondisi tersebut perlu diperhatikan karena keberlanjutan jumlah peminat turut menggambarkan daya tarik dan keberlangsungan program studi.
Selain penerimaan mahasiswa, produktivitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat juga perlu diperkuat. Kedua aspek tersebut menjadi bagian penting dalam menunjukkan kontribusi akademik program studi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat.
Nanik juga menjelaskan adanya penyederhanaan struktur instrumen akreditasi, dari sembilan kriteria menjadi enam kriteria, kemudian dirangkum dalam empat pilar penilaian. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah diferensiasi misi.
Menurutnya, Fakultas Hukum UB perlu memiliki arah dan karakter pengembangan yang jelas melalui diferensiasi misi. Hal tersebut tidak cukup berhenti sebagai pernyataan visi dan misi institusi, tetapi perlu diterjemahkan ke dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk kurikulum dan proses pembelajaran di tingkat program studi Magister Kenotariatan.
Dengan demikian, setiap program studi perlu menunjukkan keterkaitan antara arah pengembangan institusi dengan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi. Diferensiasi misi juga menjadi dasar untuk memperlihatkan karakter dan kontribusi yang membedakan suatu program studi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.
Budaya Mutu Harus Dibangun Secara Berkelanjutan
Lebih lanjut, Nanik menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam proses peningkatan mutu program studi. Pihak yang perlu dilibatkan meliputi dosen, mahasiswa, pengguna lulusan, alumni, hingga mitra kerja sama.
Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak diperlukan agar evaluasi kualitas pendidikan tidak hanya berasal dari sudut pandang pengelola program studi. Masukan dari pemangku kepentingan dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan serta aspek yang masih perlu diperbaiki.
Ia juga menilai keterlibatan stakeholder dalam workshop perlu diperluas agar penguatan mutu memperoleh perspektif yang lebih menyeluruh. Dengan begitu, strategi pengembangan program studi dapat disusun berdasarkan kebutuhan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan.
Prof. Nanik berharap Program Studi Magister Kenotariatan FH UB mampu mempertahankan predikat unggul sekaligus menjadikan peningkatan mutu sebagai bagian dari budaya akademik. Menurutnya, persiapan akreditasi seharusnya tidak menjadi satu-satunya alasan program studi melakukan evaluasi dan pembenahan.
“Budaya mutu itu tidak hanya dipersiapkan hanya untuk akreditasi, tetapi untuk peningkatan. Budaya mutu harus ada di setiap saat,” tegasnya.
Melalui penguatan sumber daya manusia, produktivitas akademik, evaluasi pembelajaran, dan keterlibatan pemangku kepentingan, Magister Kenotariatan FH UB diharapkan mampu menjaga kualitas pendidikan secara konsisten. Budaya mutu yang diterapkan dalam aktivitas akademik sehari-hari menjadi fondasi agar predikat unggul tidak hanya dipertahankan dalam proses akreditasi, tetapi juga tercermin dalam kualitas penyelenggaraan pendidikan dan kontribusinya kepada masyarakat. (ndr)













