KANAL24, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan bendungan Keureuto di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh saat ini progresnya mencapai 68 persen. Proyek ini digarap oleh dua kontraktor dan satu perusahaan KSO.
Menteri PUPR , Basuki Hadimuljono mengatakan, bahwa proyek bendungan untuk mengurangi potensi banjir ini dikerjakan dalam tiga tahap. Masing-masing tahapan dikerjakan oleh tiga kontraktor yang berbeda. Kontraktor KSO PT Brantas Abipraya (Persero) dan PT Pelita Nusa Perkasa kebagian mengerjakan paket satu.
Kemudian proyek tahap dua diberikan kepada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), dan paket ketiga oleh PT Hutama Karya. Basuki menambahkan proyek bendungan menelan dana investasi sebesar Rp1,7 triliun. Proyek tersebut sudah berjalan sejak tahun 2015 lalu.
“Pergeseran dan perubahan masa musim hujan dan kemarau, perubahan temperatur, cuaca, serta pola hujan cenderung durasinya lebih pendek namun dengan intensitas yang tinggi sehingga kerap mengakibatkan banjir. Untuk itu kita memerlukan banyak bendungan agar risiko banjir dapat dikurangi secara signifikan” kata Basuki dalam keterangannya, Jumat (21/2/2020).
Selain sebagai infrastruktur pengendalian banjir, bendungan ini diharapkan dapat memiliki manfaat untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dan penyediaan air baku sebesar 0,50 m3/detik. Kemudian menyuplai air irigasi seluas 9.420 hektar yang terdiri dari intensifikasi Daerah Irigasi (DI) Alue Ubay seluas 2.743 hektar dan ekstensifikasi D.I Pasee Kanan seluas 6.677 hektar.
“Bendungan ini juga berpotensi menjadi sumber pembangkit listrik sebesar ( PLTA ) sebesar 6,34 MW,” Basuki menambahkan.
Bendungan Keureuto merupakan salah satu dari 49 bendungan baru yang dibangun Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera 1 Ditjen Sumber Daya Air dalam periode 2015-2019. Pembangunan bendungan ini merupakan upaya mewujudkan ketahanan air dan kedaulatan pangan di Provinsi Aceh.
Peningkatan jaringan irigasi juga dilakukan Kementerian PUPR dengan membangun 3 Daerah Irigasi (DI) di Provinsi Aceh yakni DI Lhok Guci di Kabupaten Aceh Barat, DI Jambo Aye Kanan di Kabupaten Aceh Utara dan Timur, dan DI Rajui di Kabupaten Pidie.
Pembangunan DI Lhok Guci telah mulai dikerjakan secara bertahap sejak 2017 dengan total biaya sebesar Rp2,7 triliun. Saat ini progres pengerjaannya mencapai 53,5 persen dan ditargetkan selesai 2024.
Keberadaan DI Lhok Guci akan berpotensi menyuplai air irigasi lahan pertanian di Aceh Barat seluas 12.700 hektar.
DI Jambo Aye Kanan mulai dibangun pada 2017 dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp384,3 miliar yang bersumber dari APBN . Progres pembangunannya mencapai 70,10 persen dan ditargetkan selesai 2023 untuk memenuhi kebutuhan air irigasi seluas 3.028 hektar. Sementara untuk pembangunan DI Rajui tahap satu telah selesai pada 2019 dengan anggaran sebesar Rp101,4 miliar.
“Jaringan irigasi Rajui akan mampu memenuhi kebutuhan irigasi pertanian di Kabupaten Pidie seluas 1.000 hektar,” ujar Basuki. (sdk)
