KANAL24, Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono jajaki kerjasama dengan Pemerintah Turki di bidang pembangunan infrastruktur. Kementerian PUPR meyakini bahwa pembangunan infrastruktur masih banyak menyediakan peluang investasi yang dapat dikerjasamakan dengan para investor di Turki.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengatakan pembangunan infrastruktur di Indonesia menjadi prioritas utama dan menjadi salah satu sektor untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Namun untuk membangun seluruh infrastruktur kerap terkendala oleh pembiayaan ataupun persoalan lainnya.
“Peluang investasi tidak hanya dalam pembangunan jalan tol, namun juga dalam pembangunan sarana air bersih dan sanitasi, sumber daya air, perumahan, program pelatihan sumber daya manusia di bidang konstruksi serta transfer teknologi dan pengetahuan dalam sektor konstruksi,” kata Basuki, Rabu (24/6/2020).
Menurut Basuki, kemampuan pendanaan pemerintah sangat terbatas untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur. Oleh sebab itu pihaknya terus melakukan terobosan dalam pembiayaan infrastruktur melalui keterlibatan investasi swasta dengan sistem kerjasama pemerintah dan badan usaha ( KPBU ) atau dengan public private partnership (PPP). Dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, belanja infrastruktur juga melibatkan kontribusi swasta dengan proporsi sebesar 42 persen.
Untuk itu, Basuki mendorong investor-investor dari Turki bisa terlibat dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Hal ini juga untuk mendukung Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia – Turki (IT- CEPA) dengan tujuan mencapai volume perdagangan sebesar USD10 miliar pada tahun 2023.
“Kami sangat terbuka, silahkan nanti dikomunikasikan dengan Duta Besar Indonesia untuk Turki. Nanti membuat working group dengan kontak person Dubes Indonesia untuk Turki,” tutur Basuki.
Basuki menambahkan pemerintah terus berupaya untuk memberikan kemudahan investasi. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah banyak melakukan reformasi kebijakan untuk memastikan kemudahan dan kenyamanan investasi di Indonesia. Misalnya dukungan viability gap fund (VGF) berupa jaminan maupun dukungan pendanaan APBN untuk pembangunan sebagian konstruksi jalan tol sehingga meningkatkan kelayakan finansial pada suatu ruas jalan tol.
Dia mencontohkan beberapa pekerjaan infrastruktur di Indonesia yang dilakukan dengan skema PPP diantaranya proyek Sistem Pengelolaan Air Minum Karian-Serpong dengan nilai investasi Rp2,213 triliun, Jalan Tol Cikunir-Ulujami senilai Rp21,57 triliun, Jembatan Batam-Bintan dengan nilai investasi Rp8,7 triliun.
“Dengan adanya infrastruktur yang memadahi diharapkan dapat meningkatkan pemerataan hasil-hasil pembangunan, pengembangan kawasan, dan membuka lapangan pekerjaan di sektor konstruksi dan turunannya,” pungkas Basuki.(sdk)
