KANAL24, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebutkan Indonesia memiliki misi menjadi negara yang bisa keluar dari middle income trap. Target ini diyakini akan tercapai pada tahun 2045.
“Pandemi tidak menghalangi Indonesia untuk menyelesaikan pekerjaan kita dalam melakukan reformasi struktural secara nasional, salah satunya melalui penerapan UU Cipta Kerja. UU ini akan menyederhanakan, menyinkronkan, dan mengefektifkan peraturan yang seringkali menghambat kegiatan bisnis Indonesia,” kata Airlangga dalam keterangan tertulis, Kamis (25/3/2021).
Selain membentuk Indonesia Investment Authority (INA) sebagai lembaga pengelola investasi, pemerintah tetap melanjutkan Proyek Strategis Nasional (PSN) di tengah pandemi Covid-19.
Dengan total 201 proyek dan 10 program yang memiliki nilai investasi lebih dari Rp4,817 triliun, pembangunan infrastruktur melalui PSN ini akan membantu pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia serta meningkatkan investasi.
Terakhir, peningkatan kerja sama ekonomi internasional juga dilakukan, salah satunya melalui Regional Comprehensive Economic Partnership ( RCEP ) untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan foreign direct investment (FDI). Sebagai informasi, akses pasar RCEP adalah USD186 miliar dan meliputi 30% dari PDB dunia.
“Berbagai strategi ini akan berhasil jika kita mendapat dukungan dari semua pihak, termasuk dari dunia usaha. Pemerintah akan berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif. Untuk itu, dunia usaha silakan memanfaatkannya dengan baik dan bersama-sama membantu pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,” ujar Airlangga.
Untuk tahun ini pemerintah memastikan agar kebijakan di aspek kesehatan maupun ekonomi berjalan beriringan di masa pandemi. Alokasi anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) sebesar Rp699,4 triliun di tahun 2021.
“Kita butuh strategi dan upaya ekstra untuk berhasil menangani pandemi dan memulihkan ekonomi. Kita tidak bisa jika hanya menggunakan pendekatan biasa,” jelas Airlangga.
Airlangga menjelaskan, anggaran PC-PEN untuk program kesehatan dan perlindungan sosial difokuskan pada pemeliharaan kesehatan dan daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah.
Sementara itu, dukungan UMKM dan pembiayaan perusahaan, serta insentif bisnis diperuntukkan menjaga kelangsungan bisnis selama pandemi. Lalu anggaran untuk program prioritas diharapkan dapat mendorong penciptaan lapangan kerja.
Strategi selanjutnya adalah program vaksinasi yang disertai dengan protokol kesehatan. Program ini bertujuan untuk mempercepat pemulihan kesehatan dan menciptakan herd immunity. Vaksinasi tahap pertama sudah diberikan kepada petugas kesehatan sejak Januari 2021. Pemerintah melanjutkan vaksinasi tahap kedua untuk pekerja publik dan lansia. Hingga 24 Maret 2021, sebanyak 9,26 juta orang telah divaksinasi.
Menko Airlangga menuturkan, pihak swasta juga bisa ikut serta dalam memvaksinasi karyawannya. Lebih dari 10.000 perusahaan telah mendaftar untuk mengikuti program vaksinasi tersebut, mulai dari UMKM hingga perusahaan besar.
Selain itu, pemerintah juga mendukung lembaga penelitian dan perguruan tinggi dalam negeri yang tengah mengembangkan Vaksin Merah Putih untuk ikut menjamin ketersediaan vaksin.
Guna mendukung program vaksinasi, pemerintah telah menerapkan kebijakan PPKM Mikro di 15 provinsi. Kebijakan ini juga dibarengi dengan testing, tracing, dan treatment. Penerapan PPKM Mikro ini berhasil menurunkan angka kasus aktif, angka kematian dan Bed Occupancy Ratio (BOR), serta meningkatkan angka kesembuhan.(sdk)
