Kanal24, Malang – Perencanaan kota tidak sekadar soal infrastruktur atau pembangunan fisik. Di balik setiap kebijakan ruang, ada pertanyaan yang lebih mendasar: siapa yang dilindungi, siapa yang mendapatkan manfaat, dan siapa yang justru tersingkirkan.
Pesan itu disampaikan Anies Rasyid Baswedan, Ph.D, saat menjadi pembicara dalam forum Bincang Plano: Menavigasi Perencanaan Menuju Keadilan Ruang dan Sosial di Tengah Krisis dan Ketidakpastian yang digelar Himpunan Mahasiswa Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) Fakultas Teknik Universitas Brawijaya di Gedung Samantha Krida UB, Selasa (10/3/2026).
Anies, yang dikenal sebagai akademisi, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022, menegaskan bahwa perencanaan kota harus dimulai dari memahami kebutuhan paling mendasar warga.
“Warga kota itu pada dasarnya menghadapi empat hal yang urgen: biaya hidup, kesehatan, pendidikan, dan lapangan pekerjaan,” ujarnya.
Menurutnya, kebijakan kota harus diarahkan untuk memastikan empat kebutuhan itu dapat dijangkau oleh seluruh warga, bukan hanya sebagian kelompok.
Tantangan Air di Jakarta: Datang dari Tiga Arah
Salah satu contoh yang ia paparkan adalah persoalan air di Jakarta yang memiliki karakter berbeda dibanding banyak kota lain.
“Air di Jakarta itu berhadapan dengan tiga front sekaligus. Air dari gunung masuk, air dari laut masuk, dan air dari hujan lokal juga masuk. Jadi ada tiga arah sekaligus yang harus ditangani,” jelasnya.
Situasi itu, kata Anies, membuat penanganan banjir di Jakarta tidak bisa diselesaikan dengan satu kebijakan sederhana. Dibutuhkan kerja lintas wilayah dan lintas pemerintahan.
“Banjir akan jauh lebih efektif ditangani ketika ada keterlibatan serius dari pemerintah pusat. Karena persoalan air dari hulu itu berada di luar Jakarta,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa salah satu pendekatan yang lebih rasional adalah membangun waduk-waduk di wilayah penyangga sebelum air masuk ke Jakarta.
“Kalau kita melakukan pelebaran sungai, pembebasan lahannya rumit sekali. Padahal hujan besar dari hulu itu rata-rata hanya beberapa kali dalam setahun. Lebih murah dan lebih efektif membangun waduk di tengah supaya air yang masuk ke Jakarta volumenya terkendali,” ujarnya.
Selain pengendalian dari hulu, Jakarta juga memerlukan tanggul laut di kawasan pantai serta pompa di wilayah yang secara topografi memang cekung.
Investasi Harus Berjalan dengan Prinsip Keadilan
Bagi Anies, persoalan perencanaan kota tidak berhenti pada infrastruktur. Ia menyoroti bagaimana kebijakan ruang sering kali berhadapan dengan kepentingan investasi yang besar.
Dalam konteks itu, ia menekankan pentingnya prinsip keadilan.
“Satu kata sederhana ketika bicara investasi dan pengaturan ruang: adil,” tegasnya.
Menurutnya, proyek pembangunan sering kali menyelesaikan persoalan secara cepat, tetapi tidak memberi perlindungan jangka panjang kepada masyarakat yang terdampak.
Ia mencontohkan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol yang membutuhkan pembebasan lahan besar.
“Sering kali pemilik lahan dibayar mahal, tapi setelah uang itu habis mereka tidak punya apa-apa lagi. Tanahnya hilang, uangnya juga hilang,” katanya.
Karena itu, Anies menawarkan pendekatan lain, yakni menjadikan lahan warga sebagai bagian dari penyertaan modal dalam proyek ekonomi.
“Jadi bukan sekadar dijual. Lahan itu dihitung sebagai penyertaan modal sehingga pemiliknya punya persentase saham. Sampai kapan pun dia tetap mendapatkan keuntungan dari yang dibangun di atas lahannya,” jelasnya.
Menurutnya, pendekatan seperti ini sudah banyak digunakan di berbagai negara untuk memastikan pembangunan tidak memutus sumber penghidupan masyarakat.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh hanya berperan sebagai fasilitator investasi tanpa melindungi kelompok yang rentan.
“Yang bisa melindungi rakyat kecil itu negara. Jangan sampai pemerintah justru hanya menjadi kepanjangan tangan korporasi,” ujarnya.
Pertumbuhan Ekonomi Harus Disertai Pemerataan
Dalam diskusi dengan mahasiswa, Anies juga menyoroti pentingnya kualitas pertumbuhan ekonomi.
“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu baik, tapi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas itu lebih baik,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan yang disertai pemerataan.
“Kalau pilihannya 7 persen tanpa pemerataan atau 6 persen dengan pemerataan, maka pertumbuhan dengan pemerataan jauh lebih berkualitas,” ujarnya.
Menurutnya, investasi yang masuk ke Indonesia memang meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Namun, peningkatan investasi tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja.
Karena itu, kebijakan ekonomi harus memastikan masyarakat ikut terlibat dan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan yang terjadi.
Transportasi Umum Kunci Menekan Biaya Hidup Kota
Di tingkat kota, Anies menilai ada beberapa langkah yang bisa segera dilakukan untuk memperbaiki kualitas hidup warga.
“Salah satu yang paling cepat dampaknya adalah transportasi umum,” katanya.
Ia mencontohkan pengalaman di Jakarta, di mana biaya transportasi rumah tangga bisa mencapai sekitar 30 persen pengeluaran.
“Begitu transportasi umum tersedia, pengeluaran itu bisa turun menjadi sekitar 7 persen. Penghematannya sangat besar bagi warga,” jelasnya.
Selain transportasi, ia juga menyoroti pentingnya penyediaan air bersih dan pengelolaan sampah sebagai fondasi kota yang layak huni.
“Kalau tiga hal ini dikerjakan secara serius oleh kota-kota di Indonesia, kita punya peluang besar membangun kota yang lebih baik,” ujarnya.
Di hadapan mahasiswa PWK UB, Anies menegaskan bahwa perencanaan kota pada akhirnya bukan hanya tentang bagaimana kota dibangun, tetapi tentang bagaimana kota memastikan setiap warganya memiliki kesempatan hidup yang lebih baik.
“Kota yang baik bukan hanya kota yang tumbuh. Kota yang baik adalah kota yang melindungi warganya,” pungkasnya.(Din/Qrn)
