Kanal24, Malang – Badan Keamanan Laut (Bakamla) menggandeng Universitas Brawijaya (UB) untuk menyusun rekomendasi kebijakan pengamanan perairan di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN). Kerjasama ini diwujudkan dalam sebuah workshop yang digelar di Ruang Pertemuan Lt.8 Gedung Rektorat Universitas Brawijaya pada Kamis (18/7/2024).
Direktur Kebijakan Bakamla RI, Laksma Bakamla Ferry Supriady, menjelaskan tujuan utama dari kerjasama ini. “Kami datang ke UB untuk mendapatkan masukan mengenai rekomendasi kebijakan terkait pengamanan alur laut kepulauan dan IKN. Kami menerima banyak masukan berharga dari para profesor di sini yang akan menjadi bahan kajian penting untuk rekomendasi pengamanan perairan di sekitar IKN,” ujarnya.
Bakamla telah melakukan berbagai persiapan untuk pengamanan di IKN dan sedang menyusun rencana pembangunan kantor Bakamla di sana.
“Kami juga mengidentifikasi kebutuhan alutsista, dan bekerja sama dengan masyarakat serta aparat penegak hukum di sana,” lanjut Ferry.
Selain itu, Bakamla juga berkoordinasi dengan Pertamina terkait pipa bawah laut dan Telkom untuk kabel telekomunikasi yang sangat vital. “Kami tidak hanya mengamankan permukaan laut, tetapi juga bawah laut dan udara melalui direktorat operasi udara kami. Ke depan, kami akan membangun virtual maritime gate untuk pengamanan laut secara keseluruhan,” tambahnya.
Pihak Bakamla juga mengakui bahwa saat ini masih banyak tantangan yang dihadapi, diantaranya luasnya perairan Indonesia dan banyaknya pelanggaran yang terjadi.
“Dengan alutsista yang masih terbatas, kami berupaya melaksanakan patroli bersama dengan instansi terkait seperti angkatan laut, polisi air, bea cukai, dan PSDKP. Ini dilakukan untuk mengamankan perairan Indonesia yang menjadi prioritas ancaman,” kata Ferry.
Bakamla juga berencana memperbesar posturnya untuk meningkatkan keamanan laut nasional. “Tahap-tahap ini sedang kita lalui dan rencanakan untuk menjadikan Bakamla lebih besar dan kuat di masa depan,” tutupnya.
Sebagaimana diketahui, Bakamla Republik Indonesia adalah badan paramiliter negara yang bertugas melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi maritim Indonesia.(din)
