KANAL24, Jakarta – Ekonomi laut yang berkelanjutan akan sangat penting bagi Indonesia dalam mencapai penghidupan pesisir yang tangguh, lingkungan laut yang sehat, dan ekonomi nasional yang berkembang. Kesimpulan ini muncul daalam laporan Bank Dunia yang dirilis Kamis (25/3), bertajuk Oceans for Prosperity: Reforms for a Blue Economy in Indonesia.
Bank Dunia menyebut lautan sudah menjadi pusat kemakmuran Indonesia, dengan potensi sektor perikanan mencapai USD27 miliar, menyediakan lapangan kerja 7 juta orang dan menyediakan lebih dari 50 persen kebutuhan protein hewani bagi penduduk Indonesia.
Namun terdapat tantangan terhadap ekosistem laut dan pesisir Indonesia yang, jika tidak dikelola, dapat merusak potensi ekonomi laut negara. Sekitar 38% perikanan tangkap laut nasional ditangkap secara berlebihan, sekitar sepertiga dari terumbu karang Indonesia yang berharga berada dalam kondisi yang buruk, ekosistem pesisir penting seperti bakau menunjukkan kerugian yang besar, dan sampah laut merugikan ekonomi lebih dari USD450 juta per tahun.
Beberapa destinasi wisata bahari dan pesisir yang populer menunjukkan dampak kepadatan dan infrastruktur dasar yang tidak memadai.
“Pemerintah Indonesia telah bekerja menuju strategi ekonomi biru untuk meningkatkan tata kelola ekosistem laut dan pesisir, mencapai peluang ekonomi yang setara, dan mempromosikan mata pencaharian, termasuk dengan menetapkan target ambisius untuk mengurangi sampah laut serta memulihkan dan melestarikan mangrove dan lainnya. ekosistem lautan. Kami berharap dapat meningkatkan kolaborasi dengan mitra lain untuk lebih memperkuat dan menerapkan ekonomi kelautan yang berkelanjutan,” kata Deputi Bidang Sumber Daya Maritim Kemenko Marves, Safri Burhanuddin, Kamis (25/3/2021).
Untuk mendukung strategi dan tindakan pemerintah Indonesia, Bank Dunia dalam laporan tersebut memberikan beberapa rekomendasi. Untuk perikanan yang berkelanjutan dan produktif, pemerintah dapat menerapkan sistem kawasan pengelolaan perikanan nasional dan memperkuat kawasan taman laut yang semakin luas di negara ini, berpotensi dengan dukungan dana abadi nasional dan kemitraan dengan sektor swasta.
Memperpanjang moratorium konversi hutan primer ke semua ekosistem mangrove akan membantu mencegah kerusakan mangrove dan melengkapi tujuan restorasi pemerintah yang ada. Laporan tersebut juga merekomendasikan langkah-langkah untuk mengurangi sampah plastik laut, termasuk menerapkan persyaratan konten daur ulang minimum pada produk tertentu dan memperpanjang larangan untuk produk yang dapat diganti. Langkah-langkah untuk mengatur arus pengunjung ke tujuan pesisir yang populer juga dapat ditingkatkan.
Untuk menginformasikan investasi nasional dan keputusan kebijakan dan agar Indonesia mendapatkan keuntungan reformasi ekonomi biru, pemerintah direkomendasikan untuk mengembangkan upaya untuk meningkatkan data dan pengukuran jasa ekosistem seperti penyimpanan karbon, habitat keanekaragaman hayati, dan perlindungan gelombang badai.
“Secara global, reformasi yang mempromosikan ekonomi laut yang berkelanjutan telah terbukti memanfaatkan potensi ekonomi laut sambil mengatasi perubahan iklim, kebutuhan ketahanan pangan, dan keanekaragaman hayati,” kata Satu Kahkonen, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, dalam kesempatan yang sama.
Satu menyebut investasi berkelanjutan dalam keterampilan, institusi, infrastruktur, dan layanan akan membantu Indonesia secara berkelanjutan dan sepenuhnya memperoleh manfaat dari sumber daya lautnya.
Agar negara dapat memperkuat strategi ekonomi biru dan sepenuhnya menyadari potensi lautan, koordinasi antar sektor dapat ditingkatkan melalui Platform Laut Berkelanjutan tingkat tinggi. (sdk)
