Kanal24 – Para Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI periode 2022-2027 pada hari Kamis (22/09/2022) terlihat merapat ke Istana Merdeka, Jakarta. Kedatangan mereka ke istana disambut oleh Presiden RI Joko Widodo. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memperkenalkan jajaran pengurus baru Bawaslu periode 2022-2027 serta menyampaikan beberapa permintaan kepada Presiden Jokowi terutama perihal fasilitas pengawasan dalam pelaksanaan pemilu nantinya.
“Kami minta kembali dukungan pemerintah terkait support pembiayaan dan lain-lain, dan sudah dipenuhi pemerintah walaupun ada beberapa hal yang masih kurang, kekurangan inilah yang kemudian kita mohonkan kembali,” tutur Rahmat, dilansir dari setkab.go.id.
Rahmat juga meminta kepada presiden agar pihak keamanan dan pengawas di tempat pemungutan suara (TPS) nantinya yang berada di wilayah terjauh dan terluar bisa mendapatkan kemudahan akses dan fasilitas untuk mendukung alur koordinasi dengan sejumlah pihak lainnya. Sebelumnya Rahmat pernah menyoroti adanya potensi masalah teknis yang dapat terlihat di pemilu mendatang yaitu terkait kesulitan akses jaringan teknologi informasi serta kendala geografis di berbagai daerah.
“Kemudian juga fasilitasi teman-teman keamanan pengawas di tempat-tempat TPS, di tempat-tempat pulau terluar dan juga terjauh, sehingga bisa dikomunikasikan dengan kepolisian, Panglima TNI, dan juga aparat pemerintah daerah,” jelasnya
Selanjutnya, Rahmat menuturkan bahwa Kepala Negara menginstruksikan agar Bawaslu bertindak tegas dalam segala bentuk penegakan hukum supaya upaya pelanggaran pemilu dapat segera ditangani. Demi mencapai tujuan itu, Bawaslu berusaha meminta dukungan dan koordinasi kepada instansi penegak hukum pemilu lainnya dengan berfokus pada identifikasi potensi masalah teknis dan hukum.
“Pak Presiden meminta Bawaslu tegas dalam melakukan penegakan hukum sehingga kemudian orang harus berpikir lagi ketika mau melanggar ketentuan Undang-Undang Pemilu, baik itu ketentuan pidana, ketentuan administrasi, maupun ketentuan etika,” ujar Rahmat.
Pada kesempatan yang sama, Rahmat juga turut mengundang Presiden untuk hadir sekaligus membuka acara Global Network on Electoral Justice (GNEJ) yang akan digelar pada Minggu, 9 Oktober 2022 di Denpasar, Bali. Acara tersebut merupakan forum internasional kelima GNEJ yang rencananya akan dilaksanakan secara hybird. Bawaslu sebelumnya mendapat amanah menjadi presidensi GNEJ periode 1 Januari 2022 hingga 31 Desember 2023.
“Ini merupakan sebuah conscious (kesadaran) bahwa perkumpulan tribunal election di seluruh dunia yang mana Bawaslu sekarang menjadi Presiden dari Global Network on Electoral Justice. Acara tahun ini adalah yang paling besar dan semoga Pak Presiden bisa hadir dan membuka acara tersebut,” tuturnya.
Rahmat juga meminta dukungan kepada Presiden terkait penyediaan fasilitas BPJS untuk Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Ad Hoc. Rahmat menyebut, Presiden Jokowi akan mendukung hal tersebut. ““Kami juga mohon support terhadap dukungan penyediaan fasilitas BPJS buat teman-teman Panwas Ad Hoc terutama. Pak Presiden mendukung sekali untuk hal tersebut” ucap Rahmat. (sya)
