KANAL24, Jakarta – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk/BTN (BBTN) menyatakan pemerintah telah menyepakati penambahan dana Fasilitas Likuditas Pembiayaan Perumahan ( FLPP ) senilai Rp2 triliun.
Artinya kesempatan BBTN untuk membangun perumahan bersubsidi akan semakin besar di tengah permintaan yang juga tinggi.
Direktur Consumer and Commercial Lending BBTN, Hirwandi Gafar, saat ditemui usai pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau RUPSLB, mengatakan saat ini pihaknya tengah mempersiapkan prosedur administratif agar dana FLPP bisa dicairkan. Menurut dia, dana tambahan FLPP ini hanya
BBTN saja yang akan menjadi penyalurnya. Ditargetkan dana tersebut dapat segera tersalurkan maksimal hingga akhir tahun 2019.
“Sudah siap kita salurkan, karena Presiden sampai Menteri PUPR juga sudah tanda tangan. Sekarang kita sedang siapkan administrasinya sebelum dijalankan,” kata Hirwandi di Menara BTN, Rabu (27/11).
Diharapkan dengan penyaluran dana FLPP tambahan ini nantinya akan mampu mencakup pembiayaan bagi sekitar 20 ribu pembelian rumah. Sementara itu dana FLPP untuk tahun 2020 dianggarkan oleh pemerintah sekitar Rp11 triliun. Dengan pagu tersebut diharapkan target pembangunan sejuta rumah bisa dikerjakan.
“Ya mungkin (akan bisa membiayai pembelian) sekitar 15 ribu sampai 20 ribuan rumahlah ya, itu dari FLPP tambahan” ujarnya.
Sebagai tambahan informasi, mengacu pada laporan keuangan BBTN hingga kuartal III 2019, perseroan mencatatkan penyaluran kredit perseroan yang naik sebesar 16,75 persen yoy dari Rp220,07 triliun pada September 2018 menjadi Rp256,93 triliun di periode yang sama tahun ini.
Di sisi lain, pada kuartal III 2019, perseroan juga mencatatkan pertumbuhan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 18,1 persen yoy. DPK BBTN tercatat naik dari Rp195,05 triliun pada September 2018 menjadi Rp230,35 triliun pada bulan yang sama tahun ini. Dengan capaian penyaluran kredit dan penghimpunan DPK tersebut, BBTN mencatatkan kenaikan aset sebesar 16,12 persen yoy dari Rp272,3 triliun pada kuartal III 2018 menjadi Rp316,21 triliun. (sdk)
