KANAL24, Jakarta – Kementerian dan Lembaga (K/L) serta BUMN diminta memaksimalkan belanja produk dalam negeri. Hal ini juga sekaligus menjadi upaya bersama untuk mengurangi ketergantungan produk impor dalam memenuhi kebutuhan belanja barang dan jasa pemerintah serta BUMN .
Hal itu disampaikan oleh Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita saat membuka acara Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri (PDN) 2022 di Bali yang disiarkan secara langsung, Selasa (22/3). Agus menyatakan hasil simulasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) setiap pembelian PDN (barang dan jasa) oleh pemerintah senilai Rp400 triliun dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,67 – 1,71 persen.
Dijelaskan anggaran belanja PDN sebesar Rp400 triliun tersebut merupakan target Presiden Joko Widodo yang meminta agar K/L dapat belanja barang dan jasa produk dalam negeri termasuk produk UMKM di tahun ini. Oleh sebab itu apabila pada tahun 2021 lalu pertumbuhan ekonomi tumbuh sebesar 3,69 persen, maka dengan optimalisasi belanja PDN di tahun 2022 ini terdapat potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat naik hingga 5,36 – 5,4 persen.
“Angka ini memang menggembirakan untuk dilihat namun untuk mencapainya tentu kita harus bekerja sama dalam mensukseskan program substitusi impor dan menggantikannya dengan produk dalam negeri. Industri harus kita dorong untuk bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri khususnya kebutuhan pemerintah dan BUMN ,” kata Agus Gumiwang Kartasasmita.
Dijelaskan Agus bahwa tahun ini secara total sebenarnya ada potensi belanja barang dan jasa dari APBN sebesar Rp538,9 triliun. Sedangkan dari APBD sebesar Rp532,5 triliun sehingga secara total industri dalam negeri termasuk industri kecil dan menengah (IKM) serta Usaha Kecil Menengah (UMK) dapat masuk dalam pasar dengan nilai kapitalisasi mencapai Rp1.071,4 triliun. Nilai yang sangat besar ini harus bisa dimanfaatkan oleh industri domestik, IKM dan UKM untuk bisa berlomba-lomba memenuhi kebutuhan K/L serta pemerintah daerah.
“Potensi ini bisa lebih besar lagi jika ditambah dengan belanja barang dan jasa dari BUMN . Jika dimanfaatkan maksimal oleh industri dalam negeri akan ada multiplier effect yang akan terasa bagi kemajuan industri dan pertumbuhan ekonomi dalam negeri khususnya bagi UKM atau IKM,” sambungnya.
Agus menambahkan untuk porsi belanja barang dan jasa PDN di internal Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tahun ini yaitu sebesar 80 persen dari total pagu anggaran yang ada. Apabila seluruh K/L menerapkan metode yang sama, dapat dipastikan industri dalam negeri, UKM dan IKM akan memiliki daya saing yang luar biasa.
Untuk memudahkan para industri bisa merebut pasar domestik ini, Kemenperin memberikan fasilitasi berupa sertifikasi TKDN (tingkat kandungan dalam negeri) terhadap produk industri. Tahun 2022 ini pihaknya telah memberikan fasilitasi sertifikasi secara gratis terhadap 1.250 produk.(sdk)
