KANAL24, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mempercepat pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa). Kemenkeu kembali merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pengelolaan Dana Desa melalui PMK Nomor 50/PMK.07/2020 yang berlaku mulai 19 Mei 2020.
Dikatakan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Pemerintah telah menaikan BLT Desa. Tercatat total anggaran yang disiapkan untuk BLT Dana Desa naik dari Rp21,192 triliun menjadi Rp31,789 triliun.
“BLT Desa nantinya akan diberikan kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang tidak menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako dan Kartu Pra Kerja selama 6 bulan. Sebelumnya, BLT Desa diberikan hanya 3 bulan,” jelas menkeu seperti dilansir laman resmi Kementerian Keuangan RI, pada Selasa (26/5/2020).
Terkait jumlah dana yang akan diberikan yakni sebesar Rp600.000,00 untuk 3 bulan pertama, dan Rp300.000,00 untuk 3 bulan berikutnya. BLT Desa diberikan paling cepat mulai bulan April 2020.
“Nantinya total BLT Desa yang akan diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah sebesar Rp2.700.000,00 naik Rp900.000,00 dari aturan sebelumnya,” katanya.
Sejatinya, Dana Desa akan diprioritaskan untuk pelaksanaan BLT Desa sehingga Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa.
“Bagi desa yang tidak menganggarkan atau melaksanakan kegiatan ini akan dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan,” lanjutnya.
Sedangkan, untuk desa berstatus mandiri dilakukan pemotongan Dana Desa sebesar 50% dari Dana Desa Tahap II tahun anggaran berikutnya. Pengecualian sanksi diberikan apabila berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insedensial tidak terdapat calon keluarga PKH.
Sekadar informasi, PMK baru ini tidak ada batas maksimal pagu Dana Desa yang dapat digunakan untuk BLT. Dalam PMK sebelumnya, yaitu PMK 205/PMK.07/2019 batas maksimal Dana Desa untuk BLT sebesar 35%.
Selain itu, dalam aturan baru PMK No.50/PMK.07/2020 diatur pula relaksasi dan kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada perangkat desa terkait dokumen persyaratan penyaluran dana desa, misalnya pada penyaluran tahap I dan II, tidak ada dokumen persyaratan yang harus disampaikan kepala desa kepada bupati atau wali kota.(sdk)
