Kanal24, Malang – Rencana pemerintah untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada tahun 2025 memicu reaksi keras dari kelompok buruh. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi), Mirah Sumirat, menegaskan pentingnya stimulus ekonomi dan bantuan sosial untuk membantu pekerja menghadapi dampak kenaikan pajak ini.
“Stimulus yang dibutuhkan adalah menurunkan harga, terutama harga pangan, hingga 20 persen. Ini penting mengingat kondisi ekonomi yang semakin berat,” ujar Mirah saat diwawancarai pada Kamis (28/11/2024).
Mirah juga menyerukan agar pemerintah mengembalikan subsidi untuk rakyat, mencakup transportasi publik, listrik, serta menurunkan harga sembako. Selain itu, ia menyoroti perlunya bantuan sosial yang selama ini dinilai tidak mencakup kelompok buruh, terutama yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Bantuan sosial untuk buruh pekerja Indonesia itu tidak ada. Data penerima bansos di tingkat RT, RW, hingga kelurahan sering kali tidak mencakup buruh yang terkena PHK. Pemerintah harus memperbaiki hal ini,” tambah Mirah.
Proyeksi Kenaikan Penerimaan Negara
Kenaikan PPN menjadi 12% diproyeksikan dapat menambah penerimaan negara hingga Rp75 triliun, atau sekitar 15% dari realisasi PPN pada 2024. Namun, menurut Senior Economist Bright Institute, Awalil Rizky, dampak kenaikan pajak ini bisa berpengaruh negatif terhadap aktivitas ekonomi.
“Tambahan penerimaan Rp75 triliun mungkin sulit tercapai karena kenaikan PPN berpotensi menurunkan aktivitas ekonomi,” jelas Awalil dalam sebuah webinar pada Rabu (27/11/2024).
Bright Institute juga memprediksi bahwa penerimaan pajak pada 2024 hanya akan tumbuh 1,33 persen dibandingkan tahun sebelumnya, jauh di bawah target pemerintah yang sebesar 3,0 persen dalam outlook Nota Keuangan 2025 dan 9,0 persen pada target awal APBN 2024.
Buruh Menjadi Korban Ekonomi yang Memburuk
Kondisi ekonomi yang melemah, ditambah dengan kenaikan PPN, semakin membebani kelompok buruh yang sudah menghadapi tekanan tinggi akibat tingginya harga bahan pokok. Aspirasi menilai langkah-langkah bantuan sosial yang konkret menjadi kebutuhan mendesak untuk meringankan beban hidup mereka.
Pemerintah diharapkan dapat segera merespons tuntutan ini dengan langkah nyata, baik melalui penurunan harga pangan, pemberian subsidi, maupun distribusi bantuan sosial yang mencakup kelompok buruh. Dengan demikian, dampak ekonomi dari kenaikan PPN dapat diminimalkan, khususnya bagi kelompok masyarakat paling rentan.
