Kanal24, Malang – Perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang semakin pesat membawa manfaat besar di berbagai sektor, namun di sisi lain juga memunculkan ancaman serius bagi keamanan global. Salah satu teknologi yang kini menjadi sorotan dunia internasional adalah deepfake, yakni rekayasa audio dan visual berbasis AI yang mampu menampilkan sosok, suara, maupun pernyataan palsu seolah-olah nyata. Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Program Pembangunan PBB (UNDP) bahkan memperingatkan bahwa penyalahgunaan deepfake berpotensi memicu konflik berskala besar, termasuk risiko perang nuklir.
Deepfake pada awalnya banyak dikenal dalam konteks hiburan dan manipulasi media sosial. Namun, seiring meningkatnya kualitas teknologi, deepfake kini mampu meniru wajah dan suara tokoh penting dunia dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran karena konten palsu tersebut dapat digunakan untuk menyebarkan disinformasi strategis, terutama dalam situasi politik dan militer yang sensitif.
Baca juga:
Pengesahan KUHAP Baru Ancam Ruang Kritik Publik
UNDP menilai, dalam konteks hubungan internasional, deepfake dapat menciptakan kesalahpahaman fatal antarnegara. Bayangkan sebuah skenario ketika beredar video palsu yang menampilkan pemimpin suatu negara nuklir mengumumkan serangan militer atau memberikan ancaman terbuka kepada negara lain. Jika video semacam itu dipercaya sebagai informasi resmi, negara yang merasa terancam dapat mengambil langkah balasan secara cepat tanpa sempat melakukan verifikasi mendalam. Dalam situasi krisis, kesalahan persepsi seperti ini berpotensi berujung pada eskalasi konflik bersenjata.
Para ahli juga menyoroti risiko deepfake yang dikombinasikan dengan sistem persenjataan berbasis otomatisasi dan kecerdasan buatan. Apabila pengambilan keputusan militer terlalu bergantung pada sistem digital, informasi palsu yang masuk ke dalam sistem tersebut dapat memicu respons yang tidak diinginkan. Risiko ini menjadi semakin besar apabila teknologi AI tidak diimbangi dengan mekanisme kontrol manusia yang kuat.
Selain ancaman militer, deepfake juga dinilai dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara dan media. Ketika masyarakat sulit membedakan mana informasi yang asli dan mana yang palsu, ruang publik akan dipenuhi keraguan. Kondisi ini bisa dimanfaatkan oleh aktor tertentu untuk menciptakan kekacauan sosial dan politik, baik di tingkat nasional maupun global.
Di berbagai negara, peningkatan kasus penyalahgunaan deepfake telah memicu respons pemerintah untuk memperkuat regulasi. Upaya tersebut mencakup penyusunan aturan hukum khusus, pengembangan teknologi pendeteksi konten palsu, hingga peningkatan literasi digital masyarakat. Langkah ini dinilai penting agar publik memiliki kemampuan kritis dalam menyaring informasi, sekaligus mencegah penyebaran disinformasi yang berbahaya.
UNDP menegaskan bahwa tantangan deepfake bukan hanya persoalan teknologi, melainkan juga persoalan tata kelola global. Dibutuhkan kerja sama lintas negara untuk menyusun standar etika dan regulasi penggunaan AI, khususnya di sektor strategis seperti pertahanan dan keamanan. Tanpa kesepakatan bersama, perkembangan AI dikhawatirkan akan melampaui kemampuan manusia untuk mengendalikannya.
Ke depan, dunia internasional dihadapkan pada pilihan penting: memanfaatkan kecanggihan AI secara bertanggung jawab atau membiarkannya berkembang tanpa kendali dengan risiko yang mengancam keselamatan umat manusia. Peringatan UNDP menjadi pengingat bahwa inovasi teknologi harus selalu dibarengi dengan kehati-hatian, regulasi yang kuat, serta komitmen bersama untuk menjaga perdamaian dan stabilitas global. (nid)
