Kanal24, Malang — Bekerja di bisnis keluarga kerap dianggap sebagai privilese, terutama bagi anak dari keluarga superkaya atau yang kerap dijuluki “anak sultan”. Namun di balik kemewahan dan akses terhadap kekayaan, tersimpan dilema yang jarang dibicarakan secara terbuka, yakni soal kompensasi dan pengupahan. Tidak sedikit anak pemilik bisnis justru menerima gaji di bawah standar pasar, meski memegang tanggung jawab besar dalam operasional perusahaan.
Fenomena ini muncul dari anggapan bahwa anggota keluarga tidak membutuhkan gaji tinggi karena telah menikmati manfaat lain, seperti dividen, fasilitas, atau jaminan ekonomi jangka panjang. Dalam banyak kasus, loyalitas terhadap keluarga dijadikan alasan utama untuk menerima kondisi tersebut, meskipun secara profesional nilai kerja mereka setara atau bahkan lebih tinggi dibanding karyawan non-keluarga.
Baca juga:
Ujian Independensi Fit and Proper Test Calon Deputi Gubernur BI
Loyalitas Keluarga yang Berujung Dilema Profesional
Bagi sebagian ahli waris, bekerja di bisnis keluarga bukan hanya soal meneruskan warisan, tetapi juga pembuktian kapasitas diri. Namun, ketika upah yang diterima tidak mencerminkan beban kerja dan kompetensi, muncul konflik batin antara loyalitas terhadap keluarga dan tuntutan profesionalisme.
Banyak anak pemilik usaha merasa tidak leluasa menegosiasikan gaji karena khawatir dianggap tidak tahu diri atau terlalu materialistis. Situasi ini kerap membuat mereka bertahan dalam kondisi kerja yang secara ekonomi kurang adil, demi menjaga keharmonisan keluarga dan stabilitas bisnis.
Perbedaan Pandangan Antar Generasi
Salah satu akar persoalan dalam pengupahan bisnis keluarga terletak pada perbedaan cara pandang antar generasi. Generasi pendiri umumnya memulai usaha dari nol, terbiasa hidup sederhana, dan menganggap loyalitas sebagai nilai utama yang tidak selalu perlu dikompensasi secara finansial. Sebaliknya, generasi penerus hidup di era dengan tuntutan profesionalisme, transparansi, dan standar pasar yang lebih jelas.
Perbedaan perspektif ini kerap memicu kesenjangan ekspektasi. Orang tua menganggap gaji bukan prioritas karena kepemilikan saham sudah menjadi bentuk kompensasi utama, sementara anak memandang gaji sebagai bentuk penghargaan profesional atas peran dan tanggung jawab yang diemban.
Minimnya Sistem Pengupahan yang Transparan
Berbeda dengan perusahaan publik, banyak bisnis keluarga belum memiliki sistem penggajian yang terstruktur dan objektif. Penentuan gaji sering kali didasarkan pada kesepakatan informal atau pertimbangan emosional, bukan pada analisis jabatan, kinerja, dan nilai pasar.
Ketiadaan struktur ini berisiko menimbulkan ketidakpuasan, baik bagi anggota keluarga maupun karyawan non-keluarga. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat memicu konflik internal, menurunkan motivasi kerja, bahkan mengancam keberlanjutan bisnis itu sendiri.
Persepsi Publik dan Tekanan Sosial
Selain persoalan internal, anak sultan juga menghadapi tekanan dari persepsi publik. Mereka kerap diasumsikan hidup nyaman tanpa perlu memikirkan gaji, sehingga keluhan soal upah dianggap tidak relevan. Stigma ini membuat banyak ahli waris memilih diam meski merasa tidak mendapatkan kompensasi yang layak.
Padahal, bekerja di bawah ekspektasi tinggi keluarga dan publik bukanlah hal mudah. Tekanan untuk menjaga reputasi bisnis, mempertahankan kinerja, serta membuktikan kapasitas diri sering kali tidak sebanding dengan imbalan finansial yang diterima.
Mencari Titik Tengah antara Keluarga dan Profesionalisme
Para pengamat menilai, bisnis keluarga perlu mulai menerapkan prinsip profesionalisme dalam pengelolaan sumber daya manusia, termasuk dalam hal pengupahan anggota keluarga. Penetapan gaji yang adil dan transparan dinilai penting untuk menjaga motivasi, keadilan internal, serta keberlanjutan usaha lintas generasi.
Membangun struktur kompensasi yang jelas, memisahkan urusan keluarga dan profesional, serta melibatkan pihak independen dalam evaluasi kinerja menjadi langkah strategis untuk menghindari konflik di masa depan. Dengan demikian, loyalitas keluarga dan keadilan profesional dapat berjalan beriringan.
Isu gaji anak sultan dalam bisnis keluarga pada akhirnya bukan sekadar soal angka, melainkan refleksi tantangan transisi dari bisnis berbasis hubungan keluarga menuju tata kelola yang lebih modern dan berkelanjutan. (nid)
