Kanal24, Malang — Di tengah meningkatnya kegelisahan global terhadap krisis kemanusiaan Palestina dan stagnasi diplomasi internasional, forum-forum akademik dan masyarakat sipil kembali menjadi ruang penting untuk menyuarakan kritik moral terhadap tata dunia kontemporer. Berangkat dari kegelisahan tersebut, MAPIM–WFPIST Regional Conference 2026 digelar pada Selasa (20/01/2026), bertempat di Mardhiyyah Hotel, Shah Alam, Malaysia, oleh Malaysian Consultative Council of Islamic Organizations (MAPIM) bekerja sama dengan World Forum for Proximity of Islamic Schools of Thought (WFPIST).
Konferensi regional ini mempertemukan lebih dari 300 peserta lintas negara dan latar belakang, mulai dari akademisi, diplomat, pemimpin NGO, media, hingga aktivis dari Asia Tenggara, Timur Tengah, dan kawasan lainnya.
Dalam forum tersebut, Dosen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya (FISIP UB), Abdullah, hadir sebagai salah satu pembicara yang memaparkan kritik tajam terhadap kegagalan moral tatanan internasional dalam melindungi warga sipil Gaza.
Baca juga:
Doktor Fapet UB Teliti Rumput Gajah Merah untuk Pakan Fungsional Ruminansia
Forum Persatuan Umat dan Palestina
Konferensi MAPIM–WFPIST Regional Conference 2026 mengusung tema besar “Ummah Unity & Palestine”, dengan fokus pada penguatan persatuan umat Islam lintas mazhab, advokasi perdamaian, serta pembelaan hak rakyat Palestina atas kebebasan dan penentuan nasib sendiri. Forum ini juga menghadirkan sejumlah tokoh internasional, di antaranya Hujjat-ul-Islam Hamid Shahriari (Iran), Mavlana Mohd Azmi Abdul Hamid (MAPIM), Datuk Seri Ahmad Awang (MANAR), dan Datuk Wira Abdul Ghani (SHURA).
Melalui diskusi panel dan sesi pleno, para pembicara tidak hanya membahas isu normatif, tetapi juga praktik nyata solidaritas lintas negara, peran masjid sebagai pusat strategis komunitas, serta koordinasi ulama dan jaringan masyarakat sipil dalam merespons krisis Gaza.
Pengakuan Tanpa Perlindungan
Dalam presentasinya, Abdullah menyampaikan makalah berjudul “Recognition Without Protection: Gaza dan Kegagalan Moral Tata Dunia”. Ia menyoroti paradoks besar dalam politik internasional, yakni pengakuan politik terhadap Palestina yang tidak diiringi dengan perlindungan nyata bagi warga sipil Gaza.
Menurut Abdullah, pengakuan internasional tanpa mekanisme penegakan hukum yang efektif hanya melahirkan legitimasi simbolik. “Pengakuan semacam ini gagal melindungi kehidupan manusia dan justru menormalisasi kekerasan yang terus berulang,” tegasnya. Ia menilai lemahnya penegakan hukum internasional menjadi cermin selektivitas moral dalam tata dunia saat ini.
Ilusi Gencatan Senjata dan Rekonstruksi
Lebih lanjut, Abdullah mengkritisi apa yang ia sebut sebagai ilusi gencatan senjata pasca Deklarasi New York Oktober 2025. Ia mengungkap bahwa ratusan pelanggaran tetap terjadi di lapangan, sementara wacana rekonstruksi Gaza terus berulang tanpa menyentuh akar persoalan struktural.
Konsep long-term resilience, menurutnya, menjadi tidak relevan ketika pendudukan permanen masih berlangsung dan hukum internasional diterapkan secara tidak konsisten. Rekonstruksi tanpa keadilan hanya akan melanggengkan siklus kehancuran dan penderitaan.
Diplomasi Akademik dan Alternatif Politik
Dalam bagian akhir pemaparannya, Abdullah menekankan pentingnya diplomasi akademik dan advokasi global sebagai alternatif moral di tengah kebuntuan diplomasi negara. Ia menilai institusi seperti WFPIST dan MAPIM memiliki modal etis dan intelektual untuk membangun solidaritas lintas mazhab, sekaligus menjembatani aktivisme, riset akademik, dan kebijakan publik terkait Palestina.
Ia juga mengangkat Solusi Satu Negara sebagai alternatif politik yang lebih jujur dan berkeadilan, sejalan dengan pandangan pemikir kritis seperti Ilan Pappé, dibandingkan solusi dua negara yang dinilai semakin tidak realistis dalam kondisi saat ini.
Partisipasi Abdullah dalam konferensi regional ini menegaskan komitmen Universitas Brawijaya untuk berkontribusi aktif dalam diskursus global mengenai keadilan, perdamaian, dan kemanusiaan, sekaligus memperkuat peran akademisi Indonesia dalam diplomasi intelektual dunia Islam dan percaturan global. (nid)
