KANAL24, Malang – Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang bertujuan menekan penyebaran virus corona, di sejumlah daerah telah menurunkan konsentrasi NO2 secara signifikan dan meningkatkan kualitas udara di beberapa daerah, seperti di Jakarta. Disampaikan oleh Guru Besar Bidang Biologi Tanah dan Ekologi Perakaran Prof. Dr. Ir. Kurniatun Hairiah pada Webinar Series 1 bertajuk “Rakyat, Ekologi dan Ketahanan Pangan dalam Menghadapi Pandemi, Selasa (5/5/2020).
“Efek PSBB ini membuat langit di beberapa daerah di Indonesia kembali berwarna biru. Hal ini tentunya karena pada umumnya pandemi COVID-19 banyak terjadi di daerah dengan tingkat polusi udara yang tinggi,” katanya.
Lanjutnya, berdasarkan data dari WHO pengurangan jumlah traffic di beberapa daerah seperti di Wuhan, Cina, 11 juta orang yang terkena lockdown menurunkan konsentrasi NO2 secara signifikan.
“Berdasarkan peta satelit, efek Lockdown bisa dilihat pada perbedaan warna langit pada bulan Januari dan Februari. Di Januari, warna langit berwarna oranye atau merah, maka pada bulan Februari warnanya langit sudah menjadi biru,” imbuh Kurniatun.
Di satu sisi, dampak lockdown dan pembatasan sosial akibat COVID-19 menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi.
“Pembatasan Sosial di beberapa daerah menyebabkan terjadinya pengangguran besar-besaran di kota. Sedangkan di desa masyarakat biasanya bisa survive meskipun produksi pertanian menurun dengan mencari pekerjaan di kota namun saat ini di kota juga terkena pembatasan sosial.Mereka semakin tertekan,” jelasnya.
Ditambah lagi, saat ini bantuan pemerintah untuk pertanian lebih banyak digunakan untuk penanganan COVID-19.
Dalam hal ini, untuk mendukung ketahanan pangan selama masa pandemi COVID-19, Pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap penimbunan bahan pokok dan pendistribusian pangan secara merata hingga ke daerah terpencil serta menjaga stabilitas harga pangan.
Sementara, untuk menjaga stabilitas pertanian berkelanjutan diperlukan sebuah kebijakan untuk melindungi rumah tangga pertanian, seperti dengan memutus rantai bisnis dengan tengkulak.
Senada dengan Kurniatun Hairirah, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Pertanian (FP) Dr. . Sujarwo, S. P., M. P. menambahkan bahwa peran pemerintah dibutuhkan untuk menjaga ketahanan pangan nasional.
Menurutnya, ketahanan pangan tidak bisa diserahkan hanya pada masyarakat tapi juga ada peran pemerintah dalam hal ini. Peran pemerintah bisa dilakukan contohnya dengan membeli hasil panen petani pada bulan Maret – Mei ataupun memanfaatkan hasil pada sektor perikanan yang biasanya didistribusikan untuk ekspor.
“Proyek kemanusiaan untuk menjaga ketahanan pangan nasional harus dilakukan disemua sektor, baik pada bidang perikanan, peternakan, ataupun pertanian. Pemerintah harus membeli hasil panen warga dan bukan sektor swasta. Hal ini semata-mata untuk menjaga pendistribusian pangan di seluruh wilayah Indonesia,” pungkas Sujarwo.(meg)
