KANAL24, Jakarta – Ekonomi digital berpotensi menjadi penopang pemulihan ekonomi global dengan kontribusi 15,5 persen terhadap PDB dunia. Oleh karena itu, Presidensi G20 Indonesia menempatkan transformasi digital sebagai salah satu sektor prioritas.
“Kolaborasi dan kerja sama internasional harus terus didorong agar transformai digital dapat berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dunia, termasuk bagi negara berkembang,” tegas Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno LP Marsudi, Kamis (17/3/2022).
DEWG merupakan kelompok kerja di bawah Sherpa Track G20 yang pertama kalinya berlangsung di bawah Presidensi Indonesia. DEWG ditujukan untuk membahas kerja sama konektivitas digital, kewirausahaan digital, pengurangan kesenjangan kecakapan digital, serta aliran data. Kick off meeting ini merupakan awal dari rangkaian pertemuan DEWG dengan tema “Achieving a Resilient Recovery: Working Together for a More Inclusive, Empowering, and Sustainable Digital Transformation”.
Secara khusus, Retno sampaikan tiga fokus kerja sama internasional yang perlu menjadi perhatian pelaku ekonomi digital di G20.
Pertama, kolaborasi internasional untuk mendorong inklusivitas dan jembatani global digital divide. Menlu mencatat, 96 persen dari populasi dunia yang belum memiliki akses internet berada di negara berkembang. Untuk itu, ia mendorong agar G20 menjadi motor penggerak investasi global untuk bangun infrastruktur digital yang berkualitas dan terjangkau.
Kedua, penguatan kerja sama global dalam digital literacy yang dinilai krusial untuk membantu masyarakat peroleh manfaat sepenuhnya dari transformasi digital. Menurut Retno, dua sektor yang perlu menjadi sasaran penguatan kapasitas adalah UMKM lokal dan pemerintah.
“Kerja sama internasional sangat diperlukan untuk memfasilitasi penguatan kapasitas digital bagi negara berkembang, termasuk dalam aspek pembiayaan,” ujarnya.
Ketiga, kerja sama internasional untuk membangun ekosistem digital yang aman. Dengan perkiraan potensi kerugian dari global data breaches capai 5 triliun Dolar AS hingga tahun 2024, aspek keamanan digital menjadi pertanyaan besar. Untuk itu, Menlu menekankan bahwa jaminan privasi, mekanisme pembayaran yang aman, serta perlindungan konsumen yang jelas penting untuk bangun kembali kepercayaan. Pelaksanaan DEWG ini diyakininya dapat menjadi awal yang penting untuk perkokoh tatanan digital global masa depan dan dorong keberlanjutan pembahasan ekonomi digital sebagai isu sentral G20.(sdk)
