KANAL24, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju harus langsung bekerja menyesuaikan dengan program pemerintah yang sedang berjalan di APBN 2019, dan bersiap-siap menjalankan program APBN 2020, tanpa masa penyesuaian atau transisi pemerintahan yang lama.
Dalam seremoni penyambutan dan penyerahan memori jabatan di Jakarta, Rabu, Sri Mulyani mengatakan fokus kerja pihaknya dalam jangka pendek adalah mendorong Kementerian dan Lembaga Negara untuk melewat masa transisi pemerintahan secepat mungkin. Pasalnya, jika Kabinet Indonesia Maju membutuhkan proses transisi yang lama dalam bekerja, maka dampak dari perlambatan pertumbuhan ekonomi global akan terasa bagi kegiatan ekonomi masyarakat dan dunia usaha.
Dia menambahkan jajaran pemerintah harus bekerja cepat untuk mengoptimalkan program APBN 2019. Berbagai kebijakan yang sudah dicanangkan di APBN 2019 tersebut harus dioptimalkan agar menjadi kontra-siklus untuk menahan perlambatan pertumbuhan ekonomi.
“Ini adalah tantangan yang kita lihat karena dari sisi perekonomian secara nasional dan global, perlambatan ekonomi dunia mengharuskan kita mampu terus menggunakan instrumen dan seluruh sumber daya yang ada untuk bisa melawan (countercyclical) dan menetralisir,” ujar dia seperti dilansir dari antara.
Adapun pemerintah memiliki perkiraan (outlook) untuk pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa mencapai 5,1 persen secara tahunan (year on year/yoy), meski kinerja ekspor dan investasi belum sesuai harapan sepanjang tahun ini. Adapun di kuartal II 2019, ekonomi Indonesia baru tumbuh 5,05 persen (yoy).
Sri Mulyani meminta menteri-menteri baru untuk segera mempelajari program pemerintah sesuai APBN 2019. Pun dengan Kementerian/Lembaga yang nomenklaturnya berubah agar segera berkoordinasi dan mensinergiskan program pemerintah yang harus direalisasikan.
“Para menteri yang portofolionya baru atau berubah, mereka perlu untuk mengenali apa program-program yang telah disetujui oleh kabinet sebelumnya dengan DPR yang tertuang dalam UU APBN 2019, dan bagaimana untuk menyiapkan seluruh K/L bisa menjalankan program tanpa harus mengalami jeda transisi,” ujar mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.
Meski harus “tancap gas”, Sri Mulyani mengingatkan jajaran menteri juga harus taat kepada tata kelola pemerintahan yang baik dan tetap akuntabel agar seluruh program dapat dipertanggungjawabakan dan tidak melanggar ketentuan hukum.
“Banyak yang merupakan prioritas tinggi dalam pelaksanaan tugas. Presiden Joko Widodo meminta supaya para menteri tidak berhenti atau bahkan jeda,” ujarnya.
Dia juga meminta pegawai Kementerian Keuangan untuk bekerja sesuai amanat dari Presiden yakni menyederhanakan birokrasi dan mementingkan efektivitas program.
“Yang ditunjuk bapak Presiden adalah menteri yang sama, mungkin ada nuansa keberlanjutan namun itu tidak menutup kenyataan bahwa periode baru dimulai. Oleh karena itu saya mau tekankan jajaran Kemenkeu jangan menganggap ini kelanjutan rutin dan jangan monoton,” katanya.(sdk)
