Kanal24 Malang – Dalam lanskap kebijakan publik yang sering kali kaku dan terpusat pada angka, peran psikologi hadir sebagai jembatan yang menghubungkan data dengan sisi manusia dari setiap keputusan. Kesadaran akan pentingnya pendekatan psikologis dalam memahami perilaku masyarakat dan dampak kebijakan inilah yang melatarbelakangi diselenggarakannya Seminar Nasional dan Call for Paper Psikologi FISIP UB yang digelar di Gedung Samantha Krida, Universitas Brawijaya, Malang, pada Kamis (24/10/2025). Forum ilmiah ini menghadirkan akademisi, peneliti, dan pembuat kebijakan untuk merumuskan arah baru bagi kebijakan publik yang lebih humanis dan berbasis riset ilmiah
Ketua pelaksana, Dr. Lusy Asa Akharini, S.Psi., M.Psi., T., menyampaikan bahwa seminar ini dirancang sebagai ruang dialog lintas bidang antara psikologi dan kebijakan publik. Selama ini, menurutnya, kedua bidang tersebut sering berjalan terpisah, padahal keduanya memiliki potensi sinergi yang besar dalam memahami perilaku masyarakat, efektivitas kebijakan, serta dampak sosial dari setiap keputusan publik.
Baca juga:
FILKOM UB Gelar Guest Lecture Robotika Bersama Profesor Waseda University
Ruang Ilmiah untuk Kolaborasi Akademisi dan Praktisi
Seminar Nasional dan Call for Paper ini diikuti oleh sekitar 250 peserta, terdiri dari dosen, mahasiswa, praktisi, dan peneliti dari berbagai daerah di Indonesia. Dari total 117 makalah ilmiah (paper) yang diterima panitia, sebagian besar dipresentasikan secara daring untuk membuka kesempatan luas bagi akademisi dari luar Malang. Tema besar yang diangkat tidak hanya terbatas pada psikologi, tetapi juga mencakup bidang-bidang ilmu sosial lainnya yang berkaitan dengan penelitian dan pengabdian masyarakat.
Dr. Lusy menjelaskan bahwa kegiatan ini juga menjadi bentuk komitmen dosen dalam memenuhi tanggung jawab tridarma perguruan tinggi—khususnya dalam aspek penelitian dan pengabdian. Melalui forum seperti ini, hasil-hasil penelitian dosen dan mahasiswa dapat dikembangkan menjadi rekomendasi kebijakan konkret yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Dari berbagai presentasi yang dilakukan, nanti akan ada perumusan dan diskusi lanjutan. Harapannya, hasil dari seminar ini dapat menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan publik yang melibatkan pandangan psikologi sebagai bagian dari pertimbangan ilmiah,” ujar Dr. Lusy.
Ia menambahkan, keterlibatan akademisi psikologi dalam ranah kebijakan publik masih sangat minim. Padahal, banyak kebijakan, terutama di bidang pendidikan dan sosial, yang sebenarnya membutuhkan pendekatan psikologis untuk memahami perilaku masyarakat dan dampak kebijakan terhadap kesejahteraan mental publik.
Forum Terbuka yang Merangkul Masyarakat
Sementara itu, Dekan FISIP UB, Prof. Dr. Ahmad Imron Rozuli, S.E., M.Si., menyampaikan pentingnya menjadikan forum ilmiah seperti ini sebagai agenda rutin fakultas. Menurutnya, keberlanjutan seminar dan call for paper dapat membangun budaya akademik yang terbuka dan kolaboratif antara universitas dan masyarakat.
“Forum seperti ini tidak boleh berhenti hanya di ruang seminar. Harus ada tindak lanjut nyata, baik dalam bentuk penelitian bersama, kegiatan pengabdian, maupun rekomendasi kebijakan. Dengan begitu, kampus dapat berperan aktif sebagai jembatan antara teori dan praktik,” tutur Prof. Imron.
Ia menilai, kegiatan ini juga menjadi langkah nyata dalam menghidupkan “mimbar akademik” yang inklusif, di mana masyarakat sekitar turut diajak berpartisipasi dalam aktivitas kampus. FISIP UB, lanjutnya, telah berupaya membuka diri dengan menggelar berbagai kegiatan di ruang publik agar masyarakat tidak merasa sungkan untuk berinteraksi dengan lingkungan akademik.
“Mahasiswa dan dosen harus terbiasa berdialog dengan masyarakat. Kampus tidak boleh menjadi menara gading yang terpisah dari realitas sosial di sekitarnya. Keterlibatan masyarakat dalam forum seperti ini dapat memperkuat hubungan antara dunia akademik dan kehidupan sehari-hari,” tambahnya.
Dari Seminar Menuju Rekomendasi Kebijakan Nyata
Baik Prof. Imron maupun Dr. Lusy berharap, hasil dari seminar ini tidak hanya berhenti pada laporan ilmiah atau dokumentasi akademis, tetapi mampu menghasilkan rekomendasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah. Sinergi antara akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan diharapkan dapat menciptakan arah baru bagi kebijakan publik yang lebih berorientasi pada kesejahteraan psikologis masyarakat.
Ke depan, Program Studi Psikologi FISIP UB berencana untuk mengembangkan kegiatan serupa dengan fokus tematik yang lebih spesifik, seperti psikologi pendidikan, kebijakan sosial, hingga psikologi pemerintahan. Dengan begitu, kontribusi psikologi dalam pembangunan nasional dapat semakin nyata dan terukur.
“Psikologi bukan hanya ilmu yang berbicara tentang individu, tetapi juga tentang sistem sosial yang membentuk perilaku manusia. Oleh karena itu, kami ingin terus memperkuat jembatan antara kajian akademik dan kebijakan publik,” ujar Dr. Lusy menutup.
Melalui kegiatan Seminar Nasional dan Call for Paper Psikologi FISIP UB 2025, Universitas Brawijaya kembali menegaskan perannya sebagai institusi yang tidak hanya menghasilkan pengetahuan, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap kemajuan masyarakat melalui kolaborasi lintas sektor. Dari ruang akademik menuju kebijakan nyata, sinergi psikologi dan kebijakan publik diharapkan menjadi langkah awal menuju tata kelola kebijakan yang lebih manusiawi dan berkeadilan sosial. (nid/yor)
