Kanal24, Malang – Diskursus mengenai perjalanan awal pemerintahan nasional menjadi kebutuhan penting di tengah dinamika politik, kebijakan publik, serta berbagai tantangan sosial yang dihadapi Indonesia sepanjang 2025. Berangkat dari kesadaran akademik tersebut, Diskusi Publik Catatan Politik Akhir Tahun 2025 bertajuk “Membaca dan mengkritisi dinamika politik nasional dalam satu tahun kepemimpinan Prabowo–Gibran” digelar sebagai ruang refleksi dan evaluasi kritis. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Himpunan Ilmu Hubungan Internasional (HI) FISIP Universitas Brawijaya, bertempat di Gedung C 7.2 FISIP UB, pada Selasa (23/12/2025).
Diskusi publik ini menghadirkan Dr. Muhtar Haboddin, S.IP., MA, Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP UB, sebagai narasumber utama. Forum tersebut diikuti oleh mahasiswa lintas jurusan dan civitas akademika yang antusias membedah berbagai kebijakan dan realitas politik nasional selama satu tahun awal kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Baca juga:
Jovi Andovi Bedah Manipulasi Digital dan Masa Depan Demokrasi
Tradisi Akademik Mengawal Kepemimpinan Nasional
Dr. Muhtar Haboddin menegaskan bahwa diskusi ini merupakan upaya kampus untuk mentradisikan refleksi tahunan terhadap kepemimpinan nasional. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk terlibat aktif dalam menilai arah kebijakan negara secara objektif dan kritis.
“Ini adalah upaya kami di kompartemen HI, Ilmu Politik, dan Ilmu Pemerintahan untuk menyemarakkan sekaligus mentradisikan refleksi tahunan atas kebijakan dan kepemimpinan nasional. Tugas kampus adalah memberikan penilaian, entah itu baik atau buruk, tetapi harus kritis dan mencerdaskan,” ujar Dr. Muhtar.
Ia menambahkan, insan akademik dituntut tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga berkontribusi menyuarakan kritik konstruktif kepada publik agar masyarakat tetap waras dalam menyikapi setiap kebijakan pemerintah.
Visi-Misi sebagai Tolak Ukur Evaluasi
Dalam paparannya, Dr. Muhtar menjelaskan bahwa evaluasi kinerja pemerintahan Prabowo–Gibran seharusnya merujuk pada visi dan misi yang disampaikan saat masa kampanye. Visi-misi tersebut merupakan kontrak politik antara pemimpin dan rakyat.
“Kalau kita bicara kebijakan, tolak ukurnya sederhana, yaitu visi dan misi presiden dan wakil presiden. Di situlah kontrak politik dengan masyarakat,” jelasnya.
Namun demikian, ia mengakui bahwa dalam perjalanan pemerintahan terdapat berbagai faktor penghambat realisasi janji politik, termasuk bencana alam yang membutuhkan perhatian dan alokasi anggaran besar, seperti musibah di sejumlah wilayah Sumatera. Kondisi tersebut, menurutnya, dapat memengaruhi prioritas dan kecepatan pelaksanaan program-program lain.
Korupsi dan Kemiskinan yang Belum Beranjak
Catatan kritis juga disampaikan terkait persoalan struktural yang dinilai belum menunjukkan kemajuan signifikan. Salah satunya adalah masalah korupsi yang masih marak, baik di tingkat nasional maupun daerah.
“Kalau kita bicara soal korupsi, itu belum beranjak banyak. Kita baru saja dipertontonkan kasus di Bekasi, sebelumnya di Ponorogo, dan banyak kasus lain yang melibatkan pejabat,” tegas Dr. Muhtar.
Selain korupsi, persoalan kemiskinan juga menjadi sorotan. Ia menilai bencana alam yang terjadi sepanjang tahun turut berpotensi melahirkan kemiskinan baru. Padahal, fungsi utama negara adalah memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, termasuk memastikan pemulihan pascabencana berjalan optimal.
Tantangan Bencana dan Problem Perkotaan
Isu kebencanaan menjadi tema penting dalam diskusi ini. Indonesia, menurut Dr. Muhtar, masih belum memiliki tradisi kesiapsiagaan bencana yang kuat seperti negara-negara rawan bencana lainnya, semisal Jepang. Koordinasi antar lembaga yang kerap tidak berjalan maksimal memperparah dampak bencana di berbagai daerah.
Ia juga menyinggung persoalan perkotaan yang semakin kompleks, seperti banjir dan kemacetan, termasuk yang terjadi di Kota Malang. Problem-problem tersebut dinilai sebagai pekerjaan rumah serius bagi pemerintah ke depan.
Menutup pemaparannya, Dr. Muhtar berharap kepemimpinan Prabowo–Gibran ke depan mampu meninggalkan kesan positif dan lebih berpihak pada harapan masyarakat luas. “Kita ingin pemerintah lebih banyak bekerja daripada berkomentar. Biarlah rakyat yang menilai apakah pemimpinnya benar-benar bekerja dan membawa perubahan,” pungkasnya.
Melalui diskusi publik ini, FISIP UB menegaskan peran kampus sebagai ruang kritis yang terus mengawal jalannya pemerintahan, demi terwujudnya kebijakan publik yang lebih adil, responsif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (nid/tia)
