KANAL24, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada periode kedua ini masih sangat fokus untuk membangun konektivitas antar wilayah dengan menghubungkan infrastruktur besar ke kawasan industri kecil, dan kawasan ekonomi khusus.
Guna mendukung program tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat ( PUPR ) kemudian mendapat tambahan anggaran sebesar Rp120 triliun atau naik 16,5 persen dibandingkan usulan semula Rp103 triliun.
“Anggaran Kementerian PUPR ditingkatkan dari Rp103 triliun sekarang jadi Rp120 triliun,” ujar Menteri PUPR , Basuki Hadimuljono dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (16/7/2019).
Kementerian PUPR , kata Basuki, ditugaskan pula oleh Presiden untuk membangun pasar, sarana pendidikan, dan sarana olahraga. Sementara tambahan infrastruktur yang murni merupakan pekerjaan kementerian, yakni pembangunan fasilitas di Pos Lintas Batas Negara ( PLBN ), seperti jalan dan jembatan.
“Alokasinya masih kemungkinan berubah, seiring pembahasan kas negara 2020 masih dalam pembahasan,” kata dia.
Basuki mengakui, pagu anggaran di Kementerian yang dipimpinnya bukan merupakan pagu anggaran Kementerian yang tertinggi. Menurutnya, pagu di Kementerian PUPR tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.
“Utamanya anggaran Menhan, PUPR , Polri,” pungkasnya. (sdk).
