KANAL24, Lumajang – 17 pasca gempa, di Malang pada 10 April 2021 perbaikan infrastruktur perbaikan termasuk rumah warga di Lumajang terus dikoordinasikan oleh Pemprov Jatim melalui Bakorwil V Jember.
Dalam rapat digelar di kantor Pemkab Lumajang dipimpin Plt Kepala Bakorwil V Jember, Benny Sampirwanto, bersama Sekda Kab Lumajang, Agus Triyono, Selasa (27/4/2021) dirumuskan beberapa program percepatan perbaikan infrastruktur.
Benny menjelaskan, pembangunan hunian sementara (huntara) untuk rumah tinggal warga yang rumahnya rusak akibat gempa telah dilakukan oleh pihak Pemkab Lumajang dengan biaya per unit sebesar Rp 5 juta untuk satu keluarga.
Pembangunan huntara itu sebagai langkah darurat sebelum pemberian ganti rugi oleh BNPB bagi warga yang rumahnya rusak. Untuk nilai ganti rugi pun bervariasi. Kategori rumah rusak berat mendapatkam bantuan Rp 50 juta, rusak sedang Rp 25 juta dan rusak ringan Rp 10 juta.
“Sambil menunggu bantuan dari BNPB, mska solusi huntara oleh Pemkab Lumajang ini sangat membantu warga yang menjadi korban. Sedangkan pembangunan MCK dan sanitasi sudah cukup baik,” jelasnya.
Sekda Kabupaten Lumajang, Agus Triyono menambahakan, huntara dibangun dengan konsep rumah panggung. “Awalnya biaya Rp 10 juta per huntara. Namun kami evaluasi untuk menyesuaikan anggaran apa cukup Rp 7,5 juta dan akhirnya dicoba lagi Rp 5 juta dan bisa,” ujarnya.
Agus menyebutkan, ada total ada 618 rumah rusak berat yang sudah roboh dan akan diganti dengan huntara sebelum perbaikan permanen dilakukan. Pembuatan huntara juga sudah mulai dilakukan dengan prorotipe yang dibuat di samping kantor Setdakab Lumajang.
Adapun bahan material yang digunakan, yakni kayu, asbes dan galvalum. Untuk ukuran, sedianya huntara didesain 4 x 4 meter dengan tiga lembar triplek per sisi maka ukuran menjadi 3,6 meter. Huntara juga dilengkapi dengan kamar mandi dengan ukuran 1 x 1 meter.(sdk)
