Kanal24, Malang – Dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menunjukkan kemajuan signifikan. Berdasarkan laporan resmi Otorita IKN, total komitmen investasi yang berhasil dihimpun telah mencapai sekitar Rp225 triliun, terdiri dari investasi swasta murni sebesar Rp66,3 triliun dan investasi melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) senilai Rp158,7 triliun. Dana tersebut diarahkan untuk pembangunan jalan, terowongan utilitas, perumahan aparatur sipil negara (ASN), serta fasilitas penunjang di kawasan inti pusat pemerintahan.
Selain dari sektor swasta, pemerintah juga telah menetapkan anggaran pembangunan lanjutan IKN sebesar Rp48,8 triliun untuk periode 2025–2029. Anggaran ini akan digunakan untuk melanjutkan konstruksi gedung pemerintahan, fasilitas umum, serta penyediaan sarana pendidikan, kesehatan, dan transportasi publik di kawasan IKN.
Baca juga:
Indonesia Jangan Terjebak Skenario AS Soal Pasukan Stabilisasi Internasional Gaza
Presiden Prabowo turut menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan melalui berbagai regulasi baru, termasuk peraturan yang menargetkan IKN sebagai “Ibu Kota Politik” Indonesia pada tahun 2028. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa pembangunan kini telah berada pada titik “tidak bisa mundur”, menandakan proyek strategis nasional ini akan terus berjalan sesuai rencana.
Fokus Pembangunan dan Skema Pendukung
Infrastruktur dan Hunian
Tahap awal pembangunan difokuskan pada kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP). Pekerjaan meliputi penyelesaian jalan akses utama, jembatan penghubung, sistem drainase terpadu, dan terowongan multi-utility. Pembangunan hunian ASN juga menjadi prioritas, dengan desain bangunan yang ramah lingkungan serta terintegrasi dengan transportasi publik berbasis listrik.
Selain fasilitas pemerintahan, kawasan hunian pekerja dan masyarakat sipil juga mulai dibangun untuk mendukung kebutuhan tenaga kerja jangka panjang. Pemerintah menargetkan penyelesaian sejumlah kompleks perumahan tahap pertama sebelum tahun 2026, sebagai bagian dari strategi percepatan pemindahan ASN ke IKN.
Ketahanan Pangan dan Pemberdayaan SDM
Sebagian wilayah IKN dialokasikan untuk zona ketahanan pangan, dengan fokus pada sistem pertanian berkelanjutan. Program pendampingan telah dilakukan bagi puluhan kelompok tani dan kelompok wanita tani untuk mengembangkan praktik pertanian urban farming, hidroponik, serta budidaya tanaman unggulan lokal seperti kopi liberika dan hortikultura.
Di sisi lain, pelatihan vokasi dan kewirausahaan juga terus digelar bagi masyarakat sekitar, termasuk bagi pelaku usaha mikro dan penyandang disabilitas. Program ini bertujuan agar masyarakat lokal dapat berperan aktif dan memperoleh manfaat ekonomi dari keberadaan IKN.
Pemerintah menegaskan bahwa pembangunan IKN tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada tata kelola, keamanan, dan lingkungan. Penguatan sistem hukum, manajemen risiko bencana, serta standar lingkungan berkelanjutan menjadi bagian dari rencana besar menjadikan IKN sebagai kota hijau dan cerdas.
Tantangan yang Masih Dihadapi
Meski menunjukkan perkembangan pesat, pembangunan IKN masih menghadapi sejumlah tantangan. Realisasi fisik di beberapa sektor perlu dipercepat agar sesuai dengan target penyelesaian tahun 2028. Pemindahan ASN dan instansi pemerintahan masih menunggu kesiapan hunian, jaringan listrik, air bersih, dan sistem komunikasi.
Selain itu, penyelesaian masalah lahan dan pembangunan infrastruktur dasar seperti sistem pengolahan limbah dan transportasi publik juga masih menjadi pekerjaan besar. Pemerintah daerah dan pusat kini tengah memperkuat koordinasi agar seluruh proyek strategis berjalan tanpa hambatan hukum maupun teknis.
Prospek dan Harapan ke Depan
Dengan dukungan regulasi yang kuat, investasi yang terus bertambah, serta komitmen politik dari pemerintah pusat, prospek pembangunan IKN dinilai semakin solid. Target jangka menengah meliputi penyelesaian kawasan pemerintahan utama, lembaga legislatif, dan yudikatif pada tahun 2028, diikuti dengan pengembangan fasilitas sosial dan ekonomi di sekitarnya.
Pemerintah menekankan bahwa pembangunan IKN bukan sekadar pemindahan ibu kota administratif, melainkan simbol transformasi menuju Indonesia yang lebih merata, modern, dan berkelanjutan. IKN diharapkan menjadi contoh kota masa depan yang mengedepankan efisiensi energi, integrasi sosial, dan harmoni dengan alam.
Satu tahun perjalanan pembangunan Ibu Kota Nusantara menunjukkan arah yang jelas dan optimistis. Dengan investasi besar, dukungan regulasi, serta partisipasi masyarakat lokal, IKN kini telah memasuki fase penting menuju realisasi kota pemerintahan baru Indonesia. Tantangan masih ada, namun komitmen pemerintah untuk mewujudkan IKN sebagai simbol kemajuan dan pemerataan pembangunan nasional tetap menjadi pijakan utama menuju tahun 2028. (nid)
